Soal akses, Desa Krayan masih jauh tersentuh. Akibatnya, pendistribusian kebutuhan pokok harus melalui angkutan yang cukup memakan biaya. “Membawa beras ke Krayan dari Tarakan harus membayar Rp10 ribu perkilonya. Makanya yang kita tekankan memang saat ini untuk membangun infrastruktur,” imbuhnya.
Irianto Lambrie mengakui kendala membangun wilayah perbatasan selama ini dipengaruhi minimnya insfrastuktur. Pemerintah diakuinya sangat sulit mensejahterakan masyarakat perbatasan.
“Padahal masyarakat perbatasan juga bagian dari NKRI. Di-era pemerintahan Presiden Jokowi, kawasan perbatasan mulai diperhatikan,” tuturnya.
Seperti yang berjalan saat ini pembangunan jalan tembusan dari Kabupate Malinau menuju Desa Krayan. “Pelan-pelan kami akan benahi wilayah perbatasan, makanya saat ini fokus di Krayan dengan membangun jalan tembusannya,” urainya.
Tak hanya itu, Irianto juga menyebut di Desa Krayan saat ini sudah berdiri sarana pendidikan SMA yang memiliki asrama.
“Tahun depan juga akan ada Rumah Sakit Pratama. Kami menilai perlu adanya dukungan dari APBN apalagi di Kalimantan memiliki banyak potensi alam yang bisa dikembangkan. Bahkan 70 persen kawasan hutan berada di Kalimantan dan paling banyak di Kaltara, potensi alam inilah yang harusnya dimanfaatkan dengan benar,” imbuhnya.
Narasumber lain yang tak kalah penting hadir dalam seminar tersebut diantaranya Laksamaida Muda TNI Ir. Achmad Djamaludin, Danrem 0901 Aji Suryanata Kesuna Irham Waroihan. (ms)
