Tjahjo mengaku, pihaknya tidak bisa menyebut atau menyalahkan siapapun atas banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT di KPK. Selaku pemerintah, kata Tjahjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal menekankan pentingnya e-goverment, e-budgeting,dan e-planning agar masalah anggaran dilakukan secara transparan.
Selain itu, sambung dia, pemerintah juga terus menyampaikan area rawan korupsi agar dipahami betul oleh aparatur pemerintah, termasuk perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, retribusi dan pajak.
“Kemudian yang berkiatan dengan indikasi jual beli jabatan, perizinan jangan dipersulit, jangan ada pemungutan dan mekanisme pembelian barang dan jasa,” tandasnya, kemarin. (sdn)
Tjahjo mengaku, pihaknya tidak bisa menyebut atau menyalahkan siapapun atas banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT di KPK. Selaku pemerintah, kata Tjahjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal menekankan pentingnya e-goverment, e-budgeting,dan e-planning agar masalah anggaran dilakukan secara transparan.
Selain itu, sambung dia, pemerintah juga terus menyampaikan area rawan korupsi agar dipahami betul oleh aparatur pemerintah, termasuk perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, retribusi dan pajak.
“Kemudian yang berkiatan dengan indikasi jual beli jabatan, perizinan jangan dipersulit, jangan ada pemungutan dan mekanisme pembelian barang dan jasa,” tandasnya, kemarin. (sdn)
