“Kita tunggu saja, kami akan menindak lanjuti, kesepakatan yang ada berdasarkan hukum,” ucapnya.
Sementara untuk surat yang sedianya akan diajukan oleh Dinas Perhubungan atas nama Gubernur Kaltim, Awang mengaku justru baru mengetahuinya dari media.
Seperti diberitakan sebelumnya, Organisasi Gabungan Transportasi (Orgatrans) Kaltim mendesak pemerintah untuk membekukan operasional angkutan umum berbasis dalam jaringan (daring).
Ketua Orgatrans Kaltim Kamariyono mengatakan, setelah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) no 26 tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek di cabut Mahkamah Agung (MA) seharusnya taksi online tak boleh beroperasi.
Berdasarkan kesepakatan antara Dinas Perhubungan Kaltim dan Organtrans Kaltim, segera dikirim surat atas nama gubernur, kepada Kementerian Kominfo dan Kementerian Perhubungan, untuk memohon pembekuan operasionalnya, selama belum ada pengganti dari Permenhub 26 tahun 2017.
Orgatrans memberi waktu selama paling lambat 7 hari. Namun faktanya, sejak kesepakatan dibuat Rabu (13/9) siang, bahkan Gubernur saja mengaku belum mengetahui. Saat media ini mencoba mengkomfirmasi kepada Orgatrans, Ketuanya, Kamaryono kontaknya tak aktif. (rs)
“Kita tunggu saja, kami akan menindak lanjuti, kesepakatan yang ada berdasarkan hukum,” ucapnya.
Sementara untuk surat yang sedianya akan diajukan oleh Dinas Perhubungan atas nama Gubernur Kaltim, Awang mengaku justru baru mengetahuinya dari media.
Seperti diberitakan sebelumnya, Organisasi Gabungan Transportasi (Orgatrans) Kaltim mendesak pemerintah untuk membekukan operasional angkutan umum berbasis dalam jaringan (daring).
Ketua Orgatrans Kaltim Kamariyono mengatakan, setelah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) no 26 tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek di cabut Mahkamah Agung (MA) seharusnya taksi online tak boleh beroperasi.
Berdasarkan kesepakatan antara Dinas Perhubungan Kaltim dan Organtrans Kaltim, segera dikirim surat atas nama gubernur, kepada Kementerian Kominfo dan Kementerian Perhubungan, untuk memohon pembekuan operasionalnya, selama belum ada pengganti dari Permenhub 26 tahun 2017.
Orgatrans memberi waktu selama paling lambat 7 hari. Namun faktanya, sejak kesepakatan dibuat Rabu (13/9) siang, bahkan Gubernur saja mengaku belum mengetahui. Saat media ini mencoba mengkomfirmasi kepada Orgatrans, Ketuanya, Kamaryono kontaknya tak aktif. (rs)
