Ia mengatakan, setelah SKK Migas memberikan penawaran kepada gubernur, selanjutnya gubernur akan memberikan keputusan badan usaha daerah mana yang akan mengelola.
Namun demikian, sesuai dengan Permen ESDM No 37 tersebut, nantinya penentuannya akan mengacu pada pelamparan reservoir cadangan migas pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan diproduksi.
“Khusus untuk Blok Sanga-Sanga, konsorsium yang akan mengelola diperkirakan ada 3, yakni provinsi, Kukar dan Samarinda. Tapi sekali lagi itu tergantung reservoirnya masuk ke wilayah mana,” paparnya.
Ketentuan itu, kata dia termaktub dalam Pasal 5 dalam Permen ESDM 37/2016 tersebut.
Meskipun belum ditawarkan secara resmi, namun ia mengatakan hal itu sudah pasti akan ditawarkan ke Kaltim. Untuk itu, pihaknya mengaku terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan SKK Migas melalui Aliansi Daerah Penghasil Migas (ADPM).
“Karena kalau Kaltim atau BUMD posisi tawarnya kan kurang karena sendirian. Tapi melalui ADPM ini lah kami menyuarakan kami komunikasi yang juga menghadapi PI seperti Jawa Barat, dan lainya,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia membeber sedianya ada 5 blok yang berpotensi diberikan PI 10 persennya kepada Kaltim, masing-masing Blok Bontang, Blok Rapak dan Blok Ganal. Kendati demikian, penamaan blok tersebut tidak mengacu kepada letak geografis blok eksplorrasinya. “Jadi Blok Bontang, belum tentu akan diberikan kepada Bontang,” tutupnya. (rs)
Ia mengatakan, setelah SKK Migas memberikan penawaran kepada gubernur, selanjutnya gubernur akan memberikan keputusan badan usaha daerah mana yang akan mengelola.
Namun demikian, sesuai dengan Permen ESDM No 37 tersebut, nantinya penentuannya akan mengacu pada pelamparan reservoir cadangan migas pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan diproduksi.
“Khusus untuk Blok Sanga-Sanga, konsorsium yang akan mengelola diperkirakan ada 3, yakni provinsi, Kukar dan Samarinda. Tapi sekali lagi itu tergantung reservoirnya masuk ke wilayah mana,” paparnya.
Ketentuan itu, kata dia termaktub dalam Pasal 5 dalam Permen ESDM 37/2016 tersebut.
Meskipun belum ditawarkan secara resmi, namun ia mengatakan hal itu sudah pasti akan ditawarkan ke Kaltim. Untuk itu, pihaknya mengaku terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan SKK Migas melalui Aliansi Daerah Penghasil Migas (ADPM).
“Karena kalau Kaltim atau BUMD posisi tawarnya kan kurang karena sendirian. Tapi melalui ADPM ini lah kami menyuarakan kami komunikasi yang juga menghadapi PI seperti Jawa Barat, dan lainya,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia membeber sedianya ada 5 blok yang berpotensi diberikan PI 10 persennya kepada Kaltim, masing-masing Blok Bontang, Blok Rapak dan Blok Ganal. Kendati demikian, penamaan blok tersebut tidak mengacu kepada letak geografis blok eksplorrasinya. “Jadi Blok Bontang, belum tentu akan diberikan kepada Bontang,” tutupnya. (rs)
