Menurutnya keinginan mendapatkan DOB bagi Kutai Utara, Berau Pesisir, dan Paser Selatan dalam waktu dekat sepertinya harus dipendam dulu. Pasalnya, khusus di tahun 2017-2018, pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak ada mengalokasian anggaran untuk hal itu.
Tahun ini kata dia Kemendgari baru sebatas melakukan kajian kebutuhan untuk menjalankan dan simulasi jika 101 daerah menjadi daerah otonomi baru (DOB) hingga 2025 mendatang. Nilainya mencapai mencapai Rp60 triliun.
“Pada APBN 2018, itu tidak ada dialokasikan dana khusus sebesar itu. Itulah yang membuat pemerintah ragu kalau tahun ini ada DOB. Apalagi saat ini anggaran nasional defisit,” ungkap wanita berkacamata tersebut.
Atas alasan itulah Hetifah tidak berani berjanji DOB di Kaltim direalisasikan pemerintah. Bagi dia DOB disetujui bergantung dari kondusif atau tidaknya keuangan negara.
“Ke mana anggaran dialokasikan dan digunakan untuk apa, itu sudah bicara kepentingan politik. Nah, di pusat itu ada banyak Kementrian. Agar anggaran DOB bisa diakomodir di Kemendagri, tentu harus diangkat di level Badan Anggaran supaya dilakukan kajian,” katanya.
Meski begitu, politisi Golkar ini mengapresiasi keberadaan rembug daerah pemekaran yang diisi para pejuang DOB dari tanah Borneo.
Diakui Hetifah DOB dibutuhkan masyarakat Kaltim. DOB menjadi salah satu jalan keluar untuk beberapa daerah yang pembangunannya terbukti tertinggal dan terpencil. Khususnya yang tidak mungkin bisa bergerak maju jika tidak diberikan kewenangan tambahan, dalam hal ini berupa DOB.
Dia menjelaskan, berdasarkan data hasil kajian dan kategori yang dilakukan Kemendgari, terdapat 101 daerah yang akan diberikan DOB. Bahkan beberapa di antaranya sudah masuk Amanat Presiden (Ampres) sejak tahun 2014. Termasuk usulan pemekaran di Kaltim.
“Ini hanya masalah waktu saja lagi. Kami sudah memberikan toleransi dengan mengikuti proses yang disepakati bersama melalui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada),” ucapnya.
Dia menambahkan, khusus untuk Samarinda Seberang belum masuk dalam usulan DOB. Selain karena memang belum diajukan ke DPD dan DPR RI, pemekaran Samarinda Seberang dinilai belum layak. Baik secara geografis, politik, dan sumber daya alam. (sab)
