“Perlu kami sampaikan sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI yang berbunyi selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak serta mempermudah pelapor dalam menyampaikan penjelasannya,” kata Rizqi.
Menurutnya pernyataan dari Ketua Ombudsman Kaltimra tidak berimbang karena hanya mendengarkan pernyataan dari satu pihak.”Pihak Ombudsman langsung menyampaikan informasi yang diperoleh sepihak tersebut kepada awak media,”tuturnya.
Dia membeberkan bahwa di dalam ketentuan undang-undang, Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berazaskan kerahasiaan, namun faktanya rapat dengar pendapat yang bersifat tertutup tersebut tanpa klarifikasi dari pihak peserta aksi damai menyoroti banjir Balikpapan.
“Atas tindakan ORI Kaltimra tersebut, peserta aksi damai banjir Balikpapan merasa telah terjadi pencemaran nama baik terhadap peserta aksi damai banjir Balikpapan,”kesalnya.
Pihaknya menuntut Ombudsman Kaltimra untuk melakukan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut dan meminta maaf melalui media massa.
“Apabila dalam waktu 1 x 24 Jam Ombudsman Kaltimra tidak melakukan hal tersebut, maka AMPB akan menempuh langkah hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Awak media ini mencoba mengkonfirmasi kepala ORI Kaltimra Syarifah Rodiah, namun bersangkutan tidak berada di kantor. Dihubungi melalui sambungan telepon seluler yang Syarifah juga tidak merespon bahkan awak media melayangkan pesan melalui jaringan whatsapp hanya dibaca tanpa ada balasan. (yud)
“Perlu kami sampaikan sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI yang berbunyi selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak serta mempermudah pelapor dalam menyampaikan penjelasannya,” kata Rizqi.
Menurutnya pernyataan dari Ketua Ombudsman Kaltimra tidak berimbang karena hanya mendengarkan pernyataan dari satu pihak.”Pihak Ombudsman langsung menyampaikan informasi yang diperoleh sepihak tersebut kepada awak media,”tuturnya.
Dia membeberkan bahwa di dalam ketentuan undang-undang, Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berazaskan kerahasiaan, namun faktanya rapat dengar pendapat yang bersifat tertutup tersebut tanpa klarifikasi dari pihak peserta aksi damai menyoroti banjir Balikpapan.
“Atas tindakan ORI Kaltimra tersebut, peserta aksi damai banjir Balikpapan merasa telah terjadi pencemaran nama baik terhadap peserta aksi damai banjir Balikpapan,”kesalnya.
Pihaknya menuntut Ombudsman Kaltimra untuk melakukan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut dan meminta maaf melalui media massa.
“Apabila dalam waktu 1 x 24 Jam Ombudsman Kaltimra tidak melakukan hal tersebut, maka AMPB akan menempuh langkah hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Awak media ini mencoba mengkonfirmasi kepala ORI Kaltimra Syarifah Rodiah, namun bersangkutan tidak berada di kantor. Dihubungi melalui sambungan telepon seluler yang Syarifah juga tidak merespon bahkan awak media melayangkan pesan melalui jaringan whatsapp hanya dibaca tanpa ada balasan. (yud)
