Kondisi yang menimpa sekolah negeri di pulau terluar Indonesia ini, kata dia tidak bisa disimpulkan akibat pelimpahan SMA/SMK ke provinsi. Kebijakan itu tak bisa menjadi akar masalahnya, sebab kata dia pelimpahan tersebut baru berjalan kurang lebih satu tahun.
“Kan ini kewenagan provinsi belum setahun. Jadi intinya kepala sekolah harus melihat ke depan, untuk mengusulkan proritas dukungan ke Disdik Kaltim. Dan kalau perlu, itu juga harus diperkuat dengan komite Komisi IV DPRD Berau untuk pengusulan itu,” imbuhnya.
Musyahrim berharap, Kepsek SMAN 9 segera menindaklanjuti permasalahan itu. Sebab kalau dibiarkan tidak akan terselesaikan dengan cepat.
“Segera ditindaklanjuti. Permasalahan itu tidak harus bersama menunggu program dengan sekolah yang lain,” tutup mantan Kepala Disdik Kaltim ini.
KOndisi tak lazim dialami siswa di SMAN 9 Kecamatan Maratua. Sekolah yag kekurangan ruang kelas melibatkan siswa untuk mendirikan ruang kelas baru. Alasannya, dana pembanunan ruang kelas baru sama sekali tak ada.
Hal itu dibenarkan Guru Agama di sekolah itu, Muhammad Rivai. Menurutdia karena tak ada anggaran memadai, sekolah memanfaatkan material dari hutan terdekat. “Jadi siswa kami sama-sama mengambil kayu bulat di hutan saat istirahat,” kata Muhammad Rivai.
SMAN 9 Berau hanya memiliki empat ruangan. Tiga ruang belajar dan satu ruangan untuk para guru. Karena tak ada ruang kelas lain, siswa kelas X menggunakan satu ruangan dengan jumlah siswa yang mencapai 58 siswa, padahal idealnya hanya 30 siswa. Untuk kelas XI sebanyak 28 siswa dan kelas XII sekitar 30 siswa.
Sekolah kata Rivai masih perlu tambahan enam ruang untuk siswa kelas Xa dan Xb serta kelas peminatan serta ruangan guru. Karena tak ada ruang lain, menurut dia ada satu kelas diisi 60 siswa. “Kami aja kewalahan dan sumpek ketika mengajar sebab ruang kelas terbatas,”keluhnya.
Sejak sekolah dibangun pada tahun 2013, kata dia pemerintah kabupaten dan camat setempat serta Pemprov Kaltim belum ada respon mengucurkan bantuan serta membebaskan lahan SMAN 9 Berau.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Dayang Budiati mengaku tak bisa berbuat banyak atas kondisi ini. Menurut dia dinas yang dipimpinnya memang tak punya program khusus untuk membantu sekolah dalam pembangunan gedung.
“Program dari Disdikbud gak ada (khusus untuk pembangunan gedung),” ujar Dayang di konfirmasi Koran Kaltim, Selasa (12/9) malam. (sab)
