Kasus tersebut sebelumnya terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim tahun anggaran 2020 lalu.
Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan nomor 45/TPK/2022/PN Samarinda tertanggal 22 Desember 2022.
Diakui, uang tersebut merupakan hasil sitaan dari beberapa pihak di antaranya, Direktur CV pelaksanaan kegiatan Solar Cell, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di DPMPTSP.
“Jadi pengembalikan barang bukti ke kasda (Kas daerah) telah dilakukan. Prinsipnya terus mendukung berjalannya pemerintah yang bersih dari praktik korupsi,” kata Kajari Kutim, Hendriyadi.
Editor: Koran Kaltim
Kasus tersebut sebelumnya terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim tahun anggaran 2020 lalu.
Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan nomor 45/TPK/2022/PN Samarinda tertanggal 22 Desember 2022.
Diakui, uang tersebut merupakan hasil sitaan dari beberapa pihak di antaranya, Direktur CV pelaksanaan kegiatan Solar Cell, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di DPMPTSP.
“Jadi pengembalikan barang bukti ke kasda (Kas daerah) telah dilakukan. Prinsipnya terus mendukung berjalannya pemerintah yang bersih dari praktik korupsi,” kata Kajari Kutim, Hendriyadi.