PON 2016 Masih Sisakan Utang Bonus Atlet
2 menit baca2.485 kali dibaca
SAMARINDA – Guna memperjelas sisa bonus atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat Tahun 2016 lalu, berkisar Rp 14 miliar. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim akan mengelar rapat dengan Tim Anggaran Belanja Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim.
“Besok (hari ini) kita (DPRD) akan rapat untuk mempertanyakan lagi, bagaimana keputusan TAPD mengenai sisa bonus atlet ini,” kata Anggota Banggar DPRD Kaltim, Rita Artati Barito, saat dihubungi media ini, Minggu (10/9) kemarin.
Dikatakannya, pada saat DPRD dan TAPD menggelar rapat paripurna pada akhir Agustus lalu di DPRD Kaltim, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi mengatakan, terkait aturan dari Kementrian Pemuda dan Olahraga, bahwa atlet tidak boleh menerima lebih dari Rp 200 juta, bagi setiap atlet yang mendapat medali.
Sementara, kata dia, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sudah menjanjikan Rp 250 juta setiap atlet. “Karena ada aturan itu dari pemerintah, jadi kita (DPRD) tidak berani mengeluarkan Rp 250 juta, untuk tiap atlet yang mendapat medali,” beber Rita.
Sisa bonus atlet Rp 14 miliar, lanjut Rita, DPRD akan membicarakan lagi mengenai hal tersebut dengan TAPD, berapa yang seharusnya diberikan. Untuk memperjelas hal tersebut, ujar Rita, pihaknya meminta pemerintah untuk mendata jumlah atlet PON yang mendapatkan medali.
“Kita juga belum tau ada berapa atlet, sebab kita juga belum terima data untuk atlet yang menerima bonus,”katanya.
Yang jelas kata dia, terkait aturan untuk bonus atlet dari pemerintah, itu sudah lama keluar dan tidak boleh melebihi dari pusat. Dikatakannya, pihaknya (DPRD) juga belum tau apakah TAPD sudah memberi tau para atlet atau gimana mengenai aturan itu.
“Pada saat rapat bersama TAPD, saya juga sudah sampaikan ke TAPD agar memberi tau atlet terkait aturan itu. Sebab kita takutkan ada salah paham nantinya,” imbuhnya.
Lanjut Rita, solusi kekurangan bonus atlet yang telah dijanjikan gubernur Rp 250 juta untuk atlet yang mendapatkan medali, itu belum ada solusinya dan juga belum ada jawaban dari TAPD. “Itu juga yang akan kita pertanyakan,” tandasnya. (sab)
