Ia menyebut, di Kaltim pihaknya masih terus melakukan komunikasi terhadap pihak Go-jek dan beberapa penyedia jasa angkutan online lainnya. Karena menurutnya masih tersisa masa waktu hingga Desember mendatang, sampai kepastian hukum atas pencabutan Permenhub tersebut diterapkan.
“Jadi ada waktu 3 bulan untuk konsolidasi kita cari pasal lain yang bisa sama-sama menguntungkan lah, tapi masih dalam proses,” paparnya.
Untuk izin sendiri, Go-jek kata Salman juga masih belum final. Pasalnya setelah ditarget pada 18 Agustus semua angkutan non trayek harus sudah mengantongi izin, namun Go-jek nyatanya belum memenuhinya.
“Mereka sudah mengajukan berkas, tapi ketika di verifikasi berkasnya tidak lengkap jadi dikembalikan lagi ke mereka,” tukas Salman.
Sebagai informasi, sebelumnya 6 orang pengemudi angkutan sewa khusus yang menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
MA mencabut 14 pasal dalam Permenhub tersebut. Majelis menilai peraturan itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. (rs)
Ia menyebut, di Kaltim pihaknya masih terus melakukan komunikasi terhadap pihak Go-jek dan beberapa penyedia jasa angkutan online lainnya. Karena menurutnya masih tersisa masa waktu hingga Desember mendatang, sampai kepastian hukum atas pencabutan Permenhub tersebut diterapkan.
“Jadi ada waktu 3 bulan untuk konsolidasi kita cari pasal lain yang bisa sama-sama menguntungkan lah, tapi masih dalam proses,” paparnya.
Untuk izin sendiri, Go-jek kata Salman juga masih belum final. Pasalnya setelah ditarget pada 18 Agustus semua angkutan non trayek harus sudah mengantongi izin, namun Go-jek nyatanya belum memenuhinya.
“Mereka sudah mengajukan berkas, tapi ketika di verifikasi berkasnya tidak lengkap jadi dikembalikan lagi ke mereka,” tukas Salman.
Sebagai informasi, sebelumnya 6 orang pengemudi angkutan sewa khusus yang menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
MA mencabut 14 pasal dalam Permenhub tersebut. Majelis menilai peraturan itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. (rs)
