Kepala Divisi Keimigrasian di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kaltimra, Soenaryono menyatakan sejauh ini memang belum ada laporan adanya pengungsi Rohingya masuk ke wilayah kerjanya. Tapi, kata dia koordinasi sebagai langkah antisipasi tetap dilakukan dengan memaksimalkan kerja dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) selalu waspada.
“Sampai saat ini belum ada laoran masuk dari Kepala Imigrasi seluruh Kaltimra, tapi kami tetap wasapada karena bisa saja setiap saat mereka masuk,” kata Soenaryono, Rabu (6/9).
TIMPORA merupakan wadah berbagai pihak untuk mengawasi keberadaan orang asing. Unsur TIMPORA ada dari Kepolisian, BIN, BAIS, TNI AL dan Kesbang yang dikoordinir Kanwil Hukum dan HAM.
Sebagai salah satu langkah antisipasi, Kanwil Hukum dan HAM sudah memiliki Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Kota Balikpapan untuk menampung. Memang Rudenim nyaris penuh. Tapi jika harus menampung pengungsi Rohingya dalam jumlah yang tak terlalu banyak masih bisa. “Kapasitasnya 200 orang lebih,” kata dia.
Saat ini Rudenim di Kota Mintyak telah terisi sekitar 200 orang. Sebagai langkah antispasi, sebagian pengungsi akan dipindahkan ke Rudenim terdekat seperti di Makassar.
Menurut kebiasaan, daerah yang rawan kedatangan orang asing di wilayah perbatasan seperti di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Dengan posisi wilayah perairan terbuka di perbatasan negara daerah ini mudah diakses. Kalau masuk lewat Kota Balikpapan menurut dia sangat kecil kemungkinannya.
“Kami minta semua pihak waspada dan selalu mengawasi, setiap kedatangan orang asing segera di beritahukan segera,” kata dia.
Sementara itu Kepala Polda Kaltimra, Irjen Pol Safaruddin menyatakan tetap menjalankan keamanan khususnya di wilayah perbatasan. Seluruh aktivitas menjadi sasaran pengawasan, tapi kali ini penjagaan ditambah untuk mengawasi kedatangan orang asing terutama pengungsi etnis Rohingya.
“Kami selalu siap siaga melakukan pengamanan karena itu menjadi tanggung jawab kami,” kata jenderal bintang dua di pundak ini, kemarin (6/9) pagi.
Menurutnya, kepolisian selalu menjalankan kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan kemanusiaan tersebut.
“Itukan kebijakan dari pemerintah, seperti apa? ya kita hanya mengamankan saja dan saya kira menteri luar negeri kan sudah ke Myanmar dan Banglades mencari solusinya,” katanya. (yud/fir)
