Koordinator Aksi Muhamad Wahyudi menjelaskan, tak kurang 47 organisasi terlibat dalam aksi tersebut. Massa kemudian masuk dalam Vihara menyampaikan petisi dan pernyataan sikap di depan Pandita Buddha.
“Ada empat poin yang ingin kami sampaikan di antaranya, mendesak pemerintah pusat segera bertindak agar pembantaian di Rohingya bisa diakhiri, serta meminta agar nobel perdamaian yang disandang pemimpin Myanmar dicabut karena pemimpin wanita itu sudah tidak layak lagi menyandangnya,” ujar Wahyudi.
Setelah menyampaikan pernyataan sikap, massa bergerak kembali ke Kantor Gubernur Kaltim menggelar aksi lanjutan. Di sana massa di-sambut pengamanan berlapis dari Polres Samarinda dan Satpol PP.
“Kami berharap bahwa Pemprov Kaltim dalam hal ini Gubernur Kaltim dapat bersikap tegas dan mendukung upaya perdamaian di Myanmar. Kami juga meminta agar Pernyataan Sikap kami dapat diteruskan kepada Pemerintah Pusat Presiden Joko Widodo,” paparnya.
Sementara itu, perwakilan Pimpinan Majelis Agama Budha Kaltim, Pandita Hendri Suwito menegaskan komunitas Buddha di Kaltim turut mengutuk dan mengecam apa yang terjadi di Myanmar. Menurut dia, apa yang dilakukan oknum Bhiksu di Rakhine sama sekali keluar dari ajaran Buddha.
Dalam pernyataan resmi yang dibacakan didepan massa aksi dan elemen keagamaan Kaltim di Maha Vihara, Majelis Agama Budha Kaltim menyatakan 3 poin penting. “Umat Buddha Kaltim turut mengutuk keras tindakan biadab yang dilakukan militer Myanmar serta oknum Biksu, karena tidak sesuai dengan ajaran sang Budha,” kata Hendri.
Usai membacakan pernyataan sikap umat Buddha, sebanyak 5 majelis Budha lainnya, seperti Majelis Rohaniwan Tridharma, Majelis Budha Trevada, Majelis Budha Tantrayana Kasogatan, Majelis I Kuan Thao, serta Majelis Eka Dharma turut meneken pernyataan sikap.
Selanjutnya, Hendri menyatakan Majelis Buddha Kaltim juga meminta umat di Kaltim membantu muslim di Rohingya, baik yang berada di Myanmar maupun di pengungsian.
Dalam aksi ini hadir politisi PKS yang duduk sebagai anggota DPR RI Komisi VII asal Kaltim, Hadi Mulyadi. “Saya secara pribadi sudah meminta pemerintah memanggil duta besar Myanmar untuk indonesia,” kata Hadi Mulyadi.
Hadi meminta masyarakat Kaltim tidak terpancing dengan berbagai isu yang sifatnya provokatif. (rs)
