Ia pun memastikan dalam APBD Perubahan juga sudah dianggarkan untuk melunasi utang terhadap kontraktor Jembatan Mahkota II, termasuk sisa utang terhadap PT Agrabudi Karya Marga senilai Rp 9 miliar.
“Paling tidak akan kita sisihkan Rp1-2 miliar untuk melunasi utang terhadap PT Agrabudi dan CKM. Jadi tidak langsung lunas, namun saya jamin tahun depan sudah kami lunasi, omongan saya yang jadi jaminannya,” terang Sugeng.
Ia kembali menekankan bahwa tidak disertakannya utang terhadap beberapa kontraktor dalam APBD Murni tahun ini karena menunggu review dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim.
“Kan sudah saya bilang kita tidak bisa membayar sebelum direview dulu dengan BPK. Makanya kami anggarkan pelunasan utang itu setelah pengesahan APBD Perubahan karena hasil pemeriksaan BPK baru keluar,” tuturnya.
Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Hero Mardanus menambahkan pengusulan untuk membayar utang telah disiapkan oleh pihaknya setiap tahun.
“Namun kami hanya sebagai instansi teknis, sedangkan masalah anggaran semua menjadi urusan TAPD. Jadi semua pembayaran utang berdasarkan hasil kesepakatan dari TAPD,” kata Hero.
Ia pun merincikan utang yang tersisa terhadap Kontraktor PT CKM Rp 8 miliar. Kontraktor tersebut tercatat sebagai pemenang lelang tahun 2016 dalam pembangunan Jembatan Mahkota II selain kontraktor utamanya PT Agra Budi Karya Marga. (ms)
Ia pun memastikan dalam APBD Perubahan juga sudah dianggarkan untuk melunasi utang terhadap kontraktor Jembatan Mahkota II, termasuk sisa utang terhadap PT Agrabudi Karya Marga senilai Rp 9 miliar.
“Paling tidak akan kita sisihkan Rp1-2 miliar untuk melunasi utang terhadap PT Agrabudi dan CKM. Jadi tidak langsung lunas, namun saya jamin tahun depan sudah kami lunasi, omongan saya yang jadi jaminannya,” terang Sugeng.
Ia kembali menekankan bahwa tidak disertakannya utang terhadap beberapa kontraktor dalam APBD Murni tahun ini karena menunggu review dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim.
“Kan sudah saya bilang kita tidak bisa membayar sebelum direview dulu dengan BPK. Makanya kami anggarkan pelunasan utang itu setelah pengesahan APBD Perubahan karena hasil pemeriksaan BPK baru keluar,” tuturnya.
Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Hero Mardanus menambahkan pengusulan untuk membayar utang telah disiapkan oleh pihaknya setiap tahun.
“Namun kami hanya sebagai instansi teknis, sedangkan masalah anggaran semua menjadi urusan TAPD. Jadi semua pembayaran utang berdasarkan hasil kesepakatan dari TAPD,” kata Hero.
Ia pun merincikan utang yang tersisa terhadap Kontraktor PT CKM Rp 8 miliar. Kontraktor tersebut tercatat sebagai pemenang lelang tahun 2016 dalam pembangunan Jembatan Mahkota II selain kontraktor utamanya PT Agra Budi Karya Marga. (ms)
