“Supaya tidak terjadi peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan,” ujar pria yang akrab disapa Ivan ini.
Ivan juga menambahkan SE ini memerintahkan pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim untuk tidak menerima, memberi, apalagi sampai meminta Tunjangan Hari Raya (THR). Status penyelenggara negara membuat seluruh jajaran pegawai Pemprov Kaltim rentan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. “Ini kan berlawanan pada hukum, pada kewajiban atau tugas yang dipunya,” tegasnya, Senin (25/4/2022).
Menurut Ivan, Gubernur Isran menekankan agar pegawainya tidak meminta dana atau hadiah mengatasnamakan THR baik secara individu, maupun membawa institusi pemerintahan kepada masyarakat, perusahaan dan/atau sesama ASN.
Jika memang pegawai menerima bingkisan berupa makanan atau minuman, disarankan untuk menyerahkan ke panti asuhan, panti jompo atau pihak-pihak yang membutuhkan seperti korban bencana alam. Namun pihak-pihak tersebut tetap diwajibkan melapor ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang sudah ada.
“Data penyerahan atau laporannya akan langsung disampaikan UPG ke KPK,” pungkasnya.
Penulis: */Permata S. Rahayu
Editor: Supiansyah
“Supaya tidak terjadi peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan,” ujar pria yang akrab disapa Ivan ini.
Ivan juga menambahkan SE ini memerintahkan pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim untuk tidak menerima, memberi, apalagi sampai meminta Tunjangan Hari Raya (THR). Status penyelenggara negara membuat seluruh jajaran pegawai Pemprov Kaltim rentan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. “Ini kan berlawanan pada hukum, pada kewajiban atau tugas yang dipunya,” tegasnya, Senin (25/4/2022).
Menurut Ivan, Gubernur Isran menekankan agar pegawainya tidak meminta dana atau hadiah mengatasnamakan THR baik secara individu, maupun membawa institusi pemerintahan kepada masyarakat, perusahaan dan/atau sesama ASN.
Jika memang pegawai menerima bingkisan berupa makanan atau minuman, disarankan untuk menyerahkan ke panti asuhan, panti jompo atau pihak-pihak yang membutuhkan seperti korban bencana alam. Namun pihak-pihak tersebut tetap diwajibkan melapor ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang sudah ada.
“Data penyerahan atau laporannya akan langsung disampaikan UPG ke KPK,” pungkasnya.
Penulis: */Permata S. Rahayu
Editor: Supiansyah
