Gubernur Kaltim, Isran Noor sendiri mengamini bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 yang ditekennya pada tahun 2020 tersebut melarang penerbitan izin baru, maupun perpanjangan dan rekomendasi di kawasan calon IKN, termasuk kawasan penyangganya.
“Ya memang, tujuannya supaya tidak ada spekulan tanah,” tegasnya.
Isran meminta masyarakat agar memahami bahwa peraturan tersebut dibuatnya untuk mempersulit oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang berpotensi menjadi spekulan tanah di kawasan sekitar IKN.
“Jangan sampai orang-orang mengambil kepentingan untuk pribadi atas rencana pemindahan IKN itu,” imbuhnya.
Sementara dalam pergub tersebut ditegaskan bahwa pihak-pihak yang terkait, wajib untuk memberikan perlindungan serta penghormatan hak atas tanah masyarakat lokal dari praktik diskrimnasi, eksploitasi dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya.
“Peralihan haknya yang dilarang, termasuk pelepasan tanah supaya tidak ada penguasaan tanah secara berlebihan,” tandasnya.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor: Supiansyah
Gubernur Kaltim, Isran Noor sendiri mengamini bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 yang ditekennya pada tahun 2020 tersebut melarang penerbitan izin baru, maupun perpanjangan dan rekomendasi di kawasan calon IKN, termasuk kawasan penyangganya.
“Ya memang, tujuannya supaya tidak ada spekulan tanah,” tegasnya.
Isran meminta masyarakat agar memahami bahwa peraturan tersebut dibuatnya untuk mempersulit oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang berpotensi menjadi spekulan tanah di kawasan sekitar IKN.
“Jangan sampai orang-orang mengambil kepentingan untuk pribadi atas rencana pemindahan IKN itu,” imbuhnya.
Sementara dalam pergub tersebut ditegaskan bahwa pihak-pihak yang terkait, wajib untuk memberikan perlindungan serta penghormatan hak atas tanah masyarakat lokal dari praktik diskrimnasi, eksploitasi dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya.
“Peralihan haknya yang dilarang, termasuk pelepasan tanah supaya tidak ada penguasaan tanah secara berlebihan,” tandasnya.
Penulis: Permata S. Rahayu