“Terpaksa ke sini, kalau gak ngantre ya tidak kebagian. Beli di eceran harganya Rp50 ribu sampai Rp60 ribuan, kemahalan,” kata Fatimah, salah seorang warga Samarinda yang antre di salah satu pusat perbelanjaan, di Jl Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Minggu (13/3/2022).
Di tempat lain, antrean panjang juga terjadi. Bahkan ada masyarakat yang datang pukul 06.00 WITA atau dua jam sebelum toko dibuka. “Buat keperluan rumah tangga, nyarinya susah, sudah tiga hari saya mencari. Nah, ini pas ada dengar kabar langsung pergi,” kata Wasliah (51), warga yang ikut antre di salah satu minimarket di bilangan Jl Ahmad Dahlan Samarinda.
Selain minyak goreng, antrean panjang kendaraan juga menjadi pemandangan sehari-hari di kota-kota di Kaltim. Ini sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir.
Seorang sopir truk mengatakan, untuk mendapatkan solar, mereka bisa antre dari pagi hingga malam hari. “Sekarang ini kendaraan yang ikut antre bertambah banyak,” katanya saat ditemui di SPBU Jl Bung Tomo, Samarinda.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kaltim, Yadi Robyan Noor memastikan bahwa stok minyak goreng saat ini cukup untuk sebulan ke depan. Bahkan pemerintah juga mengucurkan 1 juta liter secara bertahap untuk masyarakat Kaltim guna menjaga ketersediaan minyak goreng di pasaran.
Kondisi yang terjadi saat ini, dikatakan Roby, akibat kepanikan masyarakat atau panic buying. Situasi ini kemudian dimanfaatkan segelintir orang untuk meraup keuntungan. “Belilah sesuai kebutuhan. Jangan takut kehabisan, karena stok ini ada terus,” sambungnya.
Sementara untuk solar, Roby mengakui sulit dikendalikan, khususnya jaminan stabilitas pasokan. Karena kenaikan harga solar di ranah global tentunya menarik minat industri untuk ekspor dibanding kebutuhan domestik.
DIDUGA ADA PERMAINAN
Anggota DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin menduga adanya aksi penimbunan atas kelangkaan minyak goreng di Kaltim.
Menurutnya, harga minyak goreng yang mengalami kenaikan ini perlu untuk ditelusuri secara mendalam, sebab sangat tak tepat jika Kaltim yang memiliki lahan kelapa sawit ratusan ribu hektare, namun justru terjadi kelangkaan minyak goreng seperti yang ada ini.
“Harga minyak goreng lagi seperti ini (mahal, Red), maka pihak aparat harus menindak tegas. Karena kalau saya lihat ini diduga ada pelaku penimbunan,” jelasnya, Minggu (13/3/2022).
Karenanya ia menegaskan DPRD akan bergerak memeriksa kondisi di lapangan secara langsung. “Aparat kepolisian juga harus menindak tegas,” tuturnya.
Menyangkut kelangkaan solar, ia menduga terjadi salah urus dalam pengelolaannya. Jawad menyampaikan semestinya pemprov dari jauh-jauh hari harus mengantisipasi kondisi seperti ini.
Anggota DPRD Kaltim Rusman Ya’qub menyebut kelangkaan solar merupakan peristiwa yang selalu berulang dan anehnya hanya terjadi di Kaltim, yang merupakan daerah penghasil migas.
“Apakah ini bagian dari permainan bisnis? Wallahu a’lam bii shawab, hanya Tuhan yang tau para pelaku yang bermain dan memainkan kebijakan itu semua. Mari kita doakan kepada semua pihak yang punya niat untuk mengeruk keuntungan di balik kesengsaraan rakyat agar segara dapat hidayah untuk bertaubat dan sehat kejiwaannya kembali,” ungkap Rusman.
PASOKAN CUKUP
PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menjamin pasokan BBM jenis solar mencakup kebutuhan. Area Manager Communication, Relation & CSR Kalimantan, Susanto August Satria menyebut Pertamina telah menyalurkan solar subsidi ke lembaga penyalur/SPBU setiap harinya sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Regulator atau BPH Migas.
Khusus Balikpapan, kata dia, kuota yang diberikan untuk BBM solar secara keseluruhan sebesar 27.849 Kilo Liter (KL). “Kuota hampir sama dengan tahun lalu di Balikpapan,” ujarnya, Minggu (13/3/2022).
Dia memastikan stok dan harga solar subsidi aman. Namun dalam penyalurannya harus sesuai dengan kuota. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, di mana kewenangan penyaluran diberikan oleh pemerintah.
Khusus di SPBU Kilometer 15, Balikpapan Utara yang beberapa hari lalu terjadi demo oleh sopir truk, untuk kuota yang diberikan per harinya sebanyak 20 KL. Dan beberapa kali menyalurkan 30 KL/hari ke SPBU tersebut. “Di tahun 2022 SPBU Km 15 mendapatkan kuota 8.100 KL. Artinya Pertamina terus berupaya bagaimana pendistribusian solar ini agar tepat sasaran di SPBU-SPBU,” tambahnya.
Selain itu, secara analisa dia menilai, terjadinya antrean di SPBU dikarenakan adanya kelonggaran-kelonggaran yang diberikan saat PPKM Level 3 ini sehingga angkutan logistik sudah mulai banyak dan kegiatan masyarakat mulai menggeliat.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Hairil Anwar menyebutkan bahwa konflik Rusia dan Ukraina memberikan dampak bagi pasokan solar di Indonesia. Negara-negara Eropa yang biasanya menggantungkan kebutuhan energi pada gas dari Rusia kini mengincar solar sebagai gantinya.
“Pemerintah cuma punya dua opsi. Pengurangan kuota atau menaikkan harga. Karena harga internasional juga mengalami kenaikan,” sebut Hairil.
Menurutnya pemerintah mau tak mau harus mengambil opsi menaikkan harga, agar antrean kendaraan tak terjadi di kalangan masyarakat. “Kalau mengurangi kuota, percuma. Jadinya begini yang perlu harus tetap antre, tidak efisien,” tegasnya.
Sedangkan untuk minyak goreng, Hairil menyebutkan bahwa pemerintah hanya mengulang situasi secara terus menerus. Perlu tindakan tegas bagi oknum-oknum yang menimbun minyak goreng dan menyebabkan kelangkaan di pasar.
“Distributor harusnya punya catatan ke mana produknya dijual. Silakan dicek, kenapa tidak sampai ke masyarakat. Tindak tegas,” tutupnya.
Penulis: Tim Koran Kaltim
