Di Kukar, Dana Desa sudah terserap 83 persen. Data itu berdasarkan laporan dari Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kukar. “Sosalisasi ini untuk mencegah korupsi dana desa,” ungkapnya. Kasmin mengatakan, masih ada desa yang belum optimal memanfaatkan dana desa untuk pembangunan.
Kendala penggunaan Dana Desa terungkap, seperti kepala desa berhalangan, baik itu berhalangan karena sakit ataupun meninggal dunia. Kendala-kendala inilah yang belum dibuatkan regulasinya dalam serapan Dana Desa.
Kepala Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa Kukar, Adinur mengatakan, anggaran Dana Desa Kukar yang dialokasikan pemerintah pusat di 2017 ini mencapai Rp211 miliar lebih. Tahap I, pencairannya 60 persen dan tahap II 40 persen.
Di tahap I tahun 2017 ini, sekitar Rp92 miliar lebih dialokasikan untuk 193 desa. Besaran Dana Desa perdesa bervariasi, antara Rp700 - Rp800 juta. “Dana Desa sudah terserap 83 persen, kita berharap semua terserap atau minimal 90 persen,” bebernya.
Daya serap ini, kata dia, merupakan salah satu syarat untuk mengajukan pencairana tahap II. “Kita berharap Dana Desa ini bisa dingunakan dengan sebagaimana mestinya. Mudahan ditengah defisit anggaran ini, Dana Desa ini tetap ada dan meningkat,” katanya.
Menurut dia jika hasil evaluasi serapan Dana Desa ini bagus maka akan digelontorkan kembali di tahun berikutnya. Sebaliknya, jika serapannya tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, maka akan dicabut.
“Makanya kita berharap daya serap pemerintah desa bisa sampai 90 persen,” tegasnya.
Di Kabupaten Paser, juga sama. TP4D sosialisasi terhadap 139 kades se-Kabupaten Paser.
Kajari Paser Setiawan Budi menyatakan sosialisasi dilakukan untuk mencegah penyelewengan.
“Sesuai regulasinya, TP4D akan ikut serta dalam pengawasan dan pengawalan pembangunan secara hukum, dalam menentukan kebijakan penggunaan Dana Desa, tujuannya mencegah kebocoran penggunaannya,” katanya.
Tak cuma sosiliasai, Setiawan Budi mengatakan pihaknya akan menyiapkan ruangan khusus di kantor Kejari jika kades ingin konsultasi. “Namun, untuk sementara ini, kami pergunakan aula di Kantor Kejari dulu,” sebutnya.
Kejari Kabupaten Kubar juga menggelar sosialisasi yang sama. Sebanyak 194 petinggi (kepala desa) kampung serta para camatse-Kubar, dimotori oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar mendapat ‘wejangan’ penggunaan Dana Desa.
“Intinya kami ikut mengamankan dana desa supaya penyerapannya maksimal, dan agar para petinggi kampung tidak ragu menyerap serta menggunakan Dana Desa sebagaimana aturannya,” jelas Kepala Kejari Kubar, Syarif Sulaeman Nahdi dalam keterangan pers usai acara itu. (ami/sur/imr)
