Penyertaan modal itu awalnya diajukan Rp5 miliar, namun hanya disetujui Rp3 miliar. Dana itu akan digunakan untuk kegiatan operasional seperti pembelian zat kimia air baku WTP Lawe-Lawe.
Menurut Taufik, semakin cepat dicairkan maka akan semakin baik. Apalagi PDAM kini sedang mengejar target 1.000 sambungan rumah (SR) murah pada 2017 ini. Jika target itu tercapat, Pemkab PPU akan mendapatkan reward dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2 miliar.
“Jika program itu sukses dan cepat diselesaikan, maka reward Pemerintah Pusat juga akan cepat masuk ke kas daerah, di mana untuk 1.000 SR, pemkab mendapatkan insentif sebesar Rp2 miliar atau Rp2 juta setiap pemasangan,” jelas Taufik.
Menurut Taufik, secara keseluruhan, baru 18 persen masyarakat PPU atau 5.400 SR yang terlayani air bersih. Namun, pipanisasinya telah mencapai 40 persen.
“Program tersebut bisa terlaksana dengan baik asalkan dana penyertaan modal bisa segara disalurkan ke kami, karena modal itu erat hubungannya dengan operasional produksi air PDAM PPU sendiri,” tutur Taufik.
Sejak 2013 lalu, tunggakan pelanggan PDAM mencapai Rp1,7 miliar. Jumlah ini tergolong besar dan berpenaruh terhadap operasional PDAM. “Kami berharap pelanggan segera melakukan kewajibannya, di mana tunggakan terbesar adalah pelanggan di Kecamatan Penajam,” pungkas Taufik. (nav)
