Satgas dianggap kurang terbuka dalam hal laporan dari realisasi daya serap anggaran yang telah dikucurkan sejak tahun 2020 silam tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati mengakui pihaknya belum pernah mendengar review ataupun evaluasi dari hasil kegiatan selama satu tahun ini, baik dalam bidang penanganan kesehatan, dampak ekonomi, maupun Jaringan Pengaman Sosial (JPS).
“Sampai sekarang memang belum ada laporan terkait realisasi anggarannya itu. Sisanya berapa dan mau diapain,” kata Puji, Rabu (17/3/2021) kemarin.
Saat ini yang didapat hanya normatif saja, seperti jumlah warga yang positif dan sembuh, serta perawatannya. Hal-hal yang berkaitan dengan program percepatan penanganan Covid-19 justru tidak ada. “Paling tidak dari penanganan di 2020 itu bisa dijadikan indikator untuk penanganan di 2021 ini,” ungkapnya.
Puji mengaku terkait penanganan dampak ekonomi dan JPS untuk saat ini sudah tidak pernah digaungkan kembali.
“Yang saya tau hanya terkait JPS itu enggak ada masalah. Tapi kalau rincian anggaran secara detail justru itu memang enggak ada,” sebut Puji lagi.
Kalau hal ini dapat terbuka dan transparan, maka masyarakat pun akan mengetahui dan senang bahwa anggaran tersebut betul-betul digunakan untuk rakyat. “Karena dana yang digunakan itu kan berasal dari rakyat. Mau bagaimanapun pertanggungjawabannya ya ke rakyat,” tegasnya.
Sementara Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin mengatakan secara pribadi dirinya pun belum mendapat data terkait laporan realisasi anggaran dari penanganan Covid-19 pada 2020 lalu.
Proses realisasi memang tidak besar namun terkait nominal pasti, ia tidak bisa berkata banyak karena hingga saat ini tidak mengetahuinya.
Saleh mengaku saat terakhir pertemuan dengan instansi terkait, diinformasikan bahwa laporan realisasi anggaran tersebut masih dalam proses audit dari Inspektorat.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa saya dapatkan,” harap Saleh.
Penulis: */ Faisal Ays
Editor: Aspian Nur
