Sri menegaskan Dispar tak diam terkait IKN dan sektor wisata. Pasalnya pihaknya saat ini fokus pada kawasan penyangga di sekitar IKN karena sepengetahuian Sri, kawasan IKN memiliki wilayahnya sendiri, sekitar 200 hektare.
“Kami tidak fokus di IKN tapi di kawasan penyangga seperti Samboja, profilingnya harus jelas. Karena lokasi ini benar-benar penyangga IKN,” tambahnya.
Hingga saat ini pihaknya masih fokus pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sedang dalam pembahasan. Secara umum, progress RTRW memang berada pada kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUP-Pera) Kaltim. Namun, kata Sri, saat ini pihaknya sudah pernah terlibat dalam Focus Group Discusion (FGD) yang berbicara soal revisis RTRW khusus sektor pariwisata.
“Intinya kawasan penyangga harus kita dorong. Supaya sektor wisata bisa dikembangkan dengan tidak mengganggu wilayah IKN,” tutup Sri Wahyuni. (*)
Penulis: */Permata S Rahayu
Editor: Aspian Nur
Sri menegaskan Dispar tak diam terkait IKN dan sektor wisata. Pasalnya pihaknya saat ini fokus pada kawasan penyangga di sekitar IKN karena sepengetahuian Sri, kawasan IKN memiliki wilayahnya sendiri, sekitar 200 hektare.
“Kami tidak fokus di IKN tapi di kawasan penyangga seperti Samboja, profilingnya harus jelas. Karena lokasi ini benar-benar penyangga IKN,” tambahnya.
Hingga saat ini pihaknya masih fokus pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sedang dalam pembahasan. Secara umum, progress RTRW memang berada pada kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUP-Pera) Kaltim. Namun, kata Sri, saat ini pihaknya sudah pernah terlibat dalam Focus Group Discusion (FGD) yang berbicara soal revisis RTRW khusus sektor pariwisata.
“Intinya kawasan penyangga harus kita dorong. Supaya sektor wisata bisa dikembangkan dengan tidak mengganggu wilayah IKN,” tutup Sri Wahyuni. (*)
Penulis: */Permata S Rahayu
Editor: Aspian Nur
