Ketua KPU Kaltim, M Taufik menyebut, selain di SLB sekaligus digelar sosialisasi di beberapa sekolah setingkat SMA/SMK di Samarinda pada hari yang sama.
Ia menyebut, hak politik difabel di Indonesia dilindungi dalam Pasal 13 huruf (g) Undang Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. “Iya benar, saya juga sedang melakukan monitoring di Bontang,” ujarnya di konfirmasi Koran Kaltim, Sabtu (12/8) lalu.
Sementara itu, Kepala SLB Negeri Pembina Provinsi Agus Prasetya mengapresiasi kegiatan sosialisasi oleh KPU Kaltim. Alasannya, karena telah melibatkan sekolahnya dalam kegiatan sosialisasi. Dia berharap intensitas kegiatan serupa dapat ditingkatkan, tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi juga difabel dari kalangan umum.
Menurut dia para penyandang difabel perlu diberikan perhatian lebih. Dengan segala keterbatasannya, hak politiknya melekat sama seperti pemilih lainnya.
Tapi ditinjau dari tingkata kerawanan, suara para penyandang difabel yang terdaftar sangat rawan dimanfaatkan.
“Mereka itu polos, jadi bisa dengan mudah dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab, dan jumlah mereka tidak sedikit. Karenanya, sosialisasi semacam ini sangat perlu dilakukan,” kata Agus Prasetya.
Selain itu, ia berharap pihak terkait bisa menjamin akan fasilitas dan aksesbilitas penyandang difabel, untuk dapat memberikan suaranya dalam pemilu.
Secara teknis, dikatakannya lokasi dan tempat pemungutan suara (TPS) wajib memperhatikan aksesbilitas bagi penyandang difabel. (rs)
