“Sementara ada empat orang tersangka yaitu, FR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tak lain Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bontang, kemudian KMR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), SM selaku Penyedia Barang atau Rekanan dan NGH selaku subkontraktor,” ungkap Acin, saat ditemui media di ruang Wakajati Kaltim Jumat (11/8) kemarin.
Dari hasil penyidikan tim penyidik Kejari Bontang, untuk penyidikan lebih lanjut Kejati Kaltim menarget dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari kedepan, untuk melengkapi berkas penyidikan sehingga dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
“Penyidik diberikan waktu 10 hari sampai 21 Agustus 2017 mendatang, untuk pendalaman dan menyempurnakan serta melengkapi penyidikan serta melakukan upaya paksa tahap penyidikan, melengkapi alat bukti dan barang bukti, melakukan pengeledahan, penyidikan,” urai Acin.
Proyek pengadaan eskalator yang menghubungkan lantai dasar dan lantai 1 di Gedung DPRD Bontang ini, terendus dan menjadi temuan Kejari Bontang, karena adanya dugaan tindak pidana korupsi, dengan indikasi adanya dugaan mark up harga. Meski nilai kerugiannya masih dihitung secara pasti oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), namun Acin mengatakan potensi kerugian negara dalam proyek dengan dana anggaran dari APBD Bontang Tahun Anggaran 2015 ini mencapai Rp1,4 miliar.
Sejumlah kejanggalan yang tercium adalah karena meskipun menggunakan APBD Tahun 2015, proyek tersebut baru selesai awal 2016 dan dibayarkan di APBD Perubahan tahun 2016. Pengerjaan yang harusnya rampung pada 26 Desember 2015 tak bisa dipenuhi kontraktor. Saat itu, kontraktor beralasan eskalator yang didatangkan dari Tiongkok itu tertahan di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Sehingga diberikan adendum selama 50 hari untuk merampungkan pekerjaan. Hal ini kemudian memancing kritik dari lembaga swdaya masyarakat (LSM) anti korupsi sejak 2016. (rs)
Data Tersangka:
1. FR selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) yang tak lain
Sekretaris Dewan DPRD Kota Botang
2. KMR, selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3. SM selaku Penyedia
Barang atau Rekanan
4. NGH selaku subkontraktor
*Sumber : Kejati Kaltim
