Jangan Salahkan Sekolah Tarik Iuran
1 menit baca1.396 kali dibaca
SAMARINDA – Wacana penghapusan pendidikan gratis untuk SMA/SMK pascapelimpahan kewenangan dari kabupaten dan kota ke provinsi semakin menguat. Apalagi setelah dana bantuan operasional sekolah kabupaten (Boskap) tak lagi dianggarkan kabupaten.
“Untuk SMA/SMK itu memang sudah dialihkan semuanya ke provinsi, tapi bukan berarti SMA/SMK itu tidak ada biaya bantuan. Cuma dikendalikan provinsi, jadi kabupaten dan kota tidak lagi menangani itu,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Sandra Puspa Dewi.
Meski pembiayaan operasional dan sebagainya sudah diambil provinsi, namun itu tergantung kebijakan pemerintahan kabupaten masing-masing jika ingin membantu. Misalnya dalam hal pembiayaan perbaikan sekolah.
“Kan masih bisa di kabupaten/kota. Hanya saja pembiayaan seperti Bosda itu tanggung jawab provinsi. Itu dihapuskan karena bukan kewenangan kabupaten/kota lagi, tapi provinsi untuk SMA/SMK,” katanya.
Dengan pencabutan itu, tentu membuat pendapatan sekolah berkurang. Sebab, selama ini sekolah hanya bergantung pada Bosnas dan Boskab. Pihak sekolah harus memutar otak untuk mendapatkan pemasukan guna melaksanakan kegiatan operasional sekolah.
Salah satunya melalui pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Kondisi itu sudah terbukti di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Jabar).
“Sekarang kita di Kaltim, sudah sangat memprihatinkan, sebab pada saat saya rapat dengan seluruh kepala sekolah SMA/SMK di Balikpapan, mereka mengungkapkan dana bantuan dikurangi hampir 50 persen. Dari Rp240 juta menjadi Rp120 juta. Itu sangat memprihatikan, karena biasanya dana itu digunakan untuk membiayai guru honorer,” sebutnya.
Karena berkurang, lanjut politisi PKB itu, maka kualitas pendidikan juga dikhawatirkan berkurang. Kondisi yang paling memungkinkan adalah dengan berharap biaya tambahan dari orang tua murid.
“Untuk menetapkan itu harus ada payung hukum yang jelas. Sebab, ketika sekolah yang bersangkutan meminta biaya kepada orangtua siswa, harus ada aturan jelas, jadi mereka tidak disalahkan,” tandasnya. (sab)
