Pemprov Belum Tahu Keterlibatan Pegawainya
1 menit baca1.563 kali dibaca
Dugaan Korupsi Pengaman Pantai Beras Basah
SAMARINDA - Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kasus dugaan korupsi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah, Kota Bontang belum terpantau Korps Organiasi Pegawai Negeri (Korpri) Kaltim. Meski demikian, sebagai organisasi yang melindungi ASN sebagai anggotanya tetap akan memberikan pendampingan hukum jika bermasalah.
Ketua Korpri yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pemprov Kaltim, Rusmadi mengatakan sebagai aparatur negara, ASN punya kode etik yang harus dan wajib ditaati termasuk harus terhindar dari masalah korupsi. Soal keterlibatan ASN dalam dugaan kasus korupsi di Kota Bontang itu, Rusmadi mengaku belum mengetahinya
“Saya coba cek dulu, informasinya. Tapi yang jelas ASN itu kan ada kode etik dan disiplin,” ujarnya ditemui di Samarinda Selasa (9/8) kemarin.
Bagi Rusmadi, jika ASN terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan menanggung konsekuensinya. Selain harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, secara organisasi juga akan diberikan sanksi.
Rusmadi menekankan, pemberian sanksi harus disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.
Namun demikian, Rusmadi mengatakan, secara organisasi Korpri memiliki kewajiban untuk memberikan advokasi kepada anggotanya. Hal ini kata dia, semata untuk menjaga marwah korps pelayan publik tersebut.
“Salah satu tugas Korpri adalah memberikan bantuan dan perlindungan hukum, karena dalam tugas tidak menutup kemungkinan menghadapi kasus hukum,” paparnya.
Ia menambahkan, salah satu upaya Korpri dalam menjauhkan anggotanya dari tindakan korupsi, adalah dengan memprioritaskan kesejahteraan bagi para ASN. Menurut Rusmadi, ASN memiliki tanggung jawab yang tidak ringan.
Memberikan pelayanan kepada masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat dikatakan Rusmadi harus pula dibarengai dengan kesejahteraan bagi ASN sendiri.
“Untuk bisa menjalankan tugas berat memberikan pelayanan publik, tentu kesejahteran ASN juga penting. Bagaimana mungkin kalau ASN-nya sendiri belum sejahtera, rumah belum punya kan jadi persoalan,” ungkapnya. (rs)
