Hal itu diungkapkan Anggota DPD RI, Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim, Aji Mirni Mawarni yang berkunjung ke Kantor Biro SKH Koran Kaltim pada Rabu (14/10/2020) pagi tadi. Kedatangan Aji Mirni yang didampingi sejumlah stafnya itu diterima Direktur Utama (Dirut) SKH Koran Kaltim, Desman Minang dan Manajer Periklanan, Maruly Zainuddin dan sejumlah karyawan.
Banyak hal didiskusikan pada pertemuan itu, terutama terkait kegiatan pembangunan di Kaltim yang dirasakan masih jauh dari harapan. Padahal jelas Mawar, sapaan Aji Mirni Mawarni, Sumber Daya Alam (SDA) Kaltim selama ini sudah banyak memberikan kontribusi bagi Negara. Bahkan, berdasarkan data yang dia miliki, pada 2019 lalu, Kaltim sudah menyumbang sebanyak Rp630 triliun ke pusat.
Namun miris, dari jumlah kontribusi itu jelas Mawar, anggaran yang kembali ke Kaltim hanya empat persen atau sekitar Rp16 triliun per tahun. “Jadi sekitar 20-30 persen uang Indonesia itu berasal dari Kaltim. Dan data tim kami, dari 34 provinsi di Indonesia, kalau tidak salah Kaltim itu urutan kedua yang paling besar porsinya menyumbang uang ke Negara,” kata Mawar yang juga mantan Dirut PDAM Kabupaten Kutai Timur (Kutim) itu.
Sehingga perlu perjuangan lebih dari para wakil rakyat Kaltim di pusat sehingga pembangunan di Kaltim bisa sesuai harapan banyak pihak. Menurutnya, dari delapan wakil Kaltim yang ada di parlemen pusat, hanya ada beberapa saja yang benar-benar paham kebutuhan untuk pembangunan di Kaltim. “Sekarang ini sudah nggak mungkin kita teriak-teriak Otsus (otonomi khusus) dan dana perimbangan, karena sudah ada aturannya yang mengatur itu. Sekarang ini kita di daerah dituntut untuk kreatif dan mau berjuang untuk memperjuangkan kepentingan daerah termasuk menangkap peluang yang ada,” ungkap Mawar.
Saat ini pemerintah daerah akan merasakan dampak dari defisit anggaran. Pasalnya, pemerintah pusat memiliki keinginan untuk memperbesar pos anggaran di Kementerian, sehingga menurutnya, peluang-peluang yang ada di Kementerian tersebutlah yang harus ditangkap. “Jadi gini, bupati atau wali kota itu harus mau jemput bola untuk daerahnya,” kata Mawar antusias.
Dicontohkannya beberapa waktu lalu dirinya saat melakukan rapat dengan jajaran Kementerian Pertanian, dia melakukan lobi agar pertanian di Kaltim juga ikut diperhatikan. Dari pertemuan itu akhirnya Menteri Pertanian setuju bahwa di Kaltim akan dibuka lahan pertanian seluas 50 ribu hektare. Dia optimistis program pertanian di Kaltim ini akan berjalan dengan baik, terlebih Kaltim juga memiliki lahan luas dan dikenal sebagai daerah lumbung pangan. Terlebih gubernur Kaltim juga akan memberikan dukungan untuk pengembangan sektor pertanian karena latar belakangnya sebagai orang pertanian.
Peluang lainnya ada di Kementerian PUPR yang memiliki program bedah rumah. Sebagai anggota DPD, dirinya mendapat jatah untuk melakukan bedah rumah sebanyak 50 unit dan sudah terlaksana dibeberapa tempat seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara ada 10 rumah di Desa Rempanga, dan 11 rumah di Desa Jongkang, sementara di Kota Samarinda ada 14 rumah di Kelurahan Karang Asam Ilir dan 15 rumah di Kelurahan Sungai Dama.
“Termasuk peluang di Kementerian Tenaga Kerja, saya mengajak kepala desa bikin MoU dengan BLK (Balai Latihan Kerja), supaya SDM di Kaltim ini bisa diandalkan mumpung IKN ini masih berproses. Saya sudah jelaskan ke kepala desa pelatihan di BLK itu gratis, dibiayai oleh Negara,” tutup Mawar. (*)
Penulis: Maruly Zainuddin
Editor: Aspian Nur