Sementara itu Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi atau Awiek menghormati keputusan pemerintah untuk menunda rencana pemindahan tersebut. "Dengan menunda pemindahan ibu kota, maka pemerintah dapat merealokasi anggaran pada sektor penanganan ekonomi pasca Covid-19," kata Awiek.
Awiek menilai sikap pemerintah tersebut menunjukkan empati atas kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat yang kini tengah tertekan corona. Selanjutnya jika pemerintah mau melanjutkan rencana pemindahan ibu kota maka harus dilakukan setelah perekonomian pulih. "Dan juga dilakukan secara mendalam, seksama dan hati-hati," ujarnya.
Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara , Kalimantan Timur. Dalam fase penyusunan masterplan, pemerintah menyiapkan desain kota, desain gedung, dasar aturanm hingga penyediaan lahan. Sampai akhirnya, fase pembangunan infrastruktur dilakukan mulai akhir 2020.
"2020 akhir mulai konstruksi, kami harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan. Pemindahannya akan ada tahapannya, tentu nanti kami detailkan progres pembangunannya," ujar eks Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada 2019 lalu.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tiga klaster. Pertama, mendesain kawasan sendiri dan menentukan tata ruang yang akan rampung pada 2020. Kedua, prasarana dasar seperti jalan dan air, termasuk pembangunan bendungan. "Kami sudah dapat beberapa lokasi bendungan dan disiapkan untuk melayani ibu kota negara ini," sebut Basuki.
Ketiga, membangun gedung pemerintahan sendiri dengan memenuhi kebutuhan struktural. "Konstruksinya kira-kira memakan waktu tiga sampai empat tahun untuk selesaikan jalan, waduk, air, sanitasi, dan gedung-gedung. Target misalnya 2023-2024 akan mulai ada pergerakan ke sana. Insyaallah dengan jadwal ini mudah-mudahan masih bisa kami tangani," papar Basuki (*)
Editor: Aspian Nur
Berita ini sudah tayang di cnnindonesia.com hari Rabu 9 September 2020 dengan judul Covid-19, Pemerintah Tunda Pembangunan Ibu Kota Baru
