Sabani mengatakan bahwa dengan diperpanjangnya status KLB di Kaltim, maka Pemprov Kaltim bisa tetap menggunakan anggaran penanganan Covid-19 yang termaktub dalam pos Biaya Tak Terduga (BTT).
Perpanjangan status KLB di Benua Etam akan diberlakukan selama 132 hari kedepan, terhitung sejak 22 Agustus lalu hingga akhir tahun mendatang, tepatnya 31 Desember 2019.
“Karena kalau status tidak KLB, maka dana penanganan (Covid-19) dalam BTT tidak bisa digunakan,” jelasnya.
Sejauh ini Pemprov Kaltim sudah 3 kali menetapkan status tanggap darurat. Pertama, pada Maret 2020 lalu, untuk pertama kalinya, Kaltim bertstatus tanggap darurat bencana penyakit Covid-19. Kemudian, status KLB tersebut diperpanjang pada 19 Juni 2020, dan habis masanya apda 21 Agutus lalu.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor : Rusdi
Sabani mengatakan bahwa dengan diperpanjangnya status KLB di Kaltim, maka Pemprov Kaltim bisa tetap menggunakan anggaran penanganan Covid-19 yang termaktub dalam pos Biaya Tak Terduga (BTT).
Perpanjangan status KLB di Benua Etam akan diberlakukan selama 132 hari kedepan, terhitung sejak 22 Agustus lalu hingga akhir tahun mendatang, tepatnya 31 Desember 2019.
“Karena kalau status tidak KLB, maka dana penanganan (Covid-19) dalam BTT tidak bisa digunakan,” jelasnya.
Sejauh ini Pemprov Kaltim sudah 3 kali menetapkan status tanggap darurat. Pertama, pada Maret 2020 lalu, untuk pertama kalinya, Kaltim bertstatus tanggap darurat bencana penyakit Covid-19. Kemudian, status KLB tersebut diperpanjang pada 19 Juni 2020, dan habis masanya apda 21 Agutus lalu.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor : Rusdi