Ada indikator yang dipersyaratkan sehingga Kaltim ditunjuk. Mulai dari lokasi yang strategis, tersedia lahan luas milik pemerintah, bebas gempa dan bencana lainnya. Hal lain adalah sumberdaya air cukup dan bebas pencemaran serta dekat dengan kota eksisting. Hal tersebut tersedia di Kaltim, sehingga Bumi Etam dipilih.
“Kaltim tidak meminta keistimewaan saat ditunjuk sebagai IKN, demi kepentingan pemerintah bangsa dan negara,” ujar Abu Helmi.
Namun demikian, meski tak meminta keistimewaan, dia meyakini bahwa pemerintah pusat akan memberikan sesuatu yang semestinya diberikan bagi daerah yang berkontribusi aktif kepada pembangunan nasional.
“Tentu semuanya demi kesejahteraan rakyat Kaltim,” tukasnya. Hal ini, kata dia, termasuk mengenai skenario pembangunan IKN, pasca adanya Pandemi Covid-19. Sejumlah rencana yang sudah ditetapkan mengalami pergeseran waktu.
“Skenario IKN pasca Covid, kewenangan pemerintah pusat. Pemprov dan kabupaten/kota di Kaltim siap mendukung. Soal pelaksananya oleh pemerintah pusat, sehingga kami serahkan ke pusat. Sampai sekarang kami siap dukung, baik dalam covid apalagi setelah mereda nanti,”tutupnya.(rs)
Penulis: Rusdi
Editor: M.Huldi
Artikel ini sudah tayang di edisi cetak Koran Kaltim, Sabtu 11 Juli 2020.
