“Agar GMNI bisa mengambil peran bersama teman organisasi lain untuk menyelamatkan bangsa dari radikalisme,” ujar Chrisman usai bertemu Jokowi.
Permintaan itu disambut baik GMNI. Chrisman berpendapat, menyelamatkan bangsa dan ideologi Pancasila merupakan hal pokok yang harus dilakukan pemerintah bersama rakyat.
Dalam pertemuan itu, Chrisman menyatakan, organisasinya mendukung langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
“Kami mengapresiasi Pak Presiden mengeluarkan kebijakan menyelamatkan bangsa dari persoalan radikalisme dengan lahirnya Perppu,” tuturnya.
Pada Juli lalu, pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto menerbitkan Perppu Ormas. Perppu tersebut kemudian menjadi landasan hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
HTI dinilai mengusung pemerintahan kekhalifahan dan syariat Islam. Sementara Indonesia menganut sistem presidensial, berideologi Pancasila, dan mengutamakan demokrasi. (cni)
