“Ya semua WTP. Pada TA 2019, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu meraih opini WTP untuk pertama kalinya, yang merupakan bentuk komitmen serta kerja keras Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu beserta seluruh jajarannya terhadap laporan keuangan yang dihasilkan,” ujar Dadek ditemui usai penyerahan LHP.
Hal ini, kata dia, tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD serta para Inspektorat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal-hal yang menjadi permasalahan LKPD Kabupaten Mahulu tahun sebelumnya, antara lain nilai realisasi belanja dan saldo kas BOS TA 2018 belum tepat serta Penatausahaan aset tetap belum tertib, yaitu permasalahan terkait lokasi serta bukti kepemilikan aset.
“Pada TA 2019, kawan-kawan dari Pemkab Mahakam Ulu telah melakukan langkah perbaikan,” beber Dadek.
Sejumlah hal yang dilakukan Pemkab Mahulu antara lain, membuat pembukuan di seluruh sekolah atas BOSNAS. Seluruh pendapatan dan belanja sekolah atas BOSNAS telah disahkan melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B). Pemkab Mahulu juga telah membentuk tim Pengelolaan BOS Tahun 2019 yang bertugas antara lain melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban BOS seluruh sekolah dan membuat rekapan belanja aset dari biaya operasional sekolah se-Kabupaten Mahakam Ulu. Selain itu, permasalahan pada aset tetap telah ditindak lanjuti dengan melakukan sensus atas aset tetap dan hasil sensus tersebut telah ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Bupati.
Sementara untuk permasalahan yang menjadi perhatian BPK atas LKPD TA 2019 se-Kalimantan Timur antara lain penatausahaan aset tetap yang belum tertib, validasi nilai Piutang Pajak PBB belum dilaksanakan secara menyeluruh, investasi permanen berupa penyertaan modal pada perusda belum memberikan kontribusi yang signifikan kepada pemerintah daerah, serta pengelolaan kemitraan dengan pihak ketiga belum memadai.
“Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar pemerintah daerah membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan aset, membentuk tim validasi dan verifikasi untuk penyelesaian permasalahan piutang pajak PBB, menganalisa penyertaan modal yang telah diberikan kepada perusda dan mengambil keputusan atas perusda yang sudah tidak beroperasi. Selain itu, BPK juga merekomendasikan untuk mengevaluasi kerja sama kemitraan kepada pihak ketiga serta melakukan pengamanan aset kemitraan kepada pihak ketiga,” tutup Dadek.
Penulis: */Rusdi
Editor: Desman Minang
* Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak tanggal 24 Juni 2020.
