Usai rapat itu, Menko Polhukam Wiranto mengungkap bahwa pemerintah berniat untuk membeli drone. Salah satu pertimbangannya adalah biaya yang lebih murah.
“Ke depan ada satu teknologi baru yang lebih murah tapi juga dapat menjangkau wilayah nasional, baik untuk kepentingan militer, pertahanan, maupun untuk kepentingan-kepentingan sipil, yakni drone,” kata Wiranto.
Pada rapat itu juga dibahas bahwa alutsista jangan sampai membebani APBN. Pemerintah juga berniat untuk mengembangkan industri drone dalam negeri.
Alutsista, selain untuk sistem pertahanan fisik, juga harus bisa menguatkan diplomasi internasional. Menurut Wiranto, jangan sampai efisiensi membuat kualitas alutsista yang bikin Indonesia disepelekan.
“Satu sisi memenuhi kepentingan pertahanan nasional, di sisi lain jangan sampai merugikan kepentingan lain dalam rangka pemanfaatan APBN,” ujar Wiranto.
Saat ini pemerintah masih mencari spesifikasi drone yang tepat. Visi utamanya adalah bagaimana bisa mengembangkan industri drone dalam negeri.
“Lagi cari yang bagus, yang lebih murah, beli saja sedikit nanti dikembangkan. Besok saya akan minta pabrik drone datang, uji coba mana yang bagus,” kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda Leonardi menambahkan, untuk sementara pemerintah akan membeli 6 unit drone. Jumlah itu memang masih kurang untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
“Yang penting punya dulu dengan teknologi terkini. Ini lagi jalan pengadaannya,” kata dia. (dtc)
