Persoalan-persoalan teknis terhadap percepatan pendaftaran tanah saat ini lebih mudah teratasi, dengan adanya data berbasis geospasial. “Mungkin dulu masalah pendataan tanah belum rapi, sekarang dengan adanya data geospasial bisa dirapikan. Harapan kami tahun 2025 selesai,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim Asnaedi menuturkan, saat ini pemerintah mendorong percepatan proses pendaftaran tanah secara sistematis lengkap se-Indonesia.
Program ini, bahkan mendapat pendanaan dari World Bank atau Bank Dunia. “Konsentrasinya bagaimana melibatkan langsung masyarakat. Kami pakai namanya, PM (Partisipasi Masyarakat). Jadi kita benar-benar melibatkan masyarakat,” kata Asnaedi.
Untuk program ini, BPN sekarang sedang memfokuskan kepada masyarakat yang ada di pinggir kawasan hutan. Pasalnya, program didanai Bank Dunia ini tidak berhenti pada sertifikasi tanah saja.
“Apakah sertifikat itu memang bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat atau tidak. Nanti ada fasilitas pembinaan, bagaimana dia berdagang, bagaimana dia meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ada ekdukasi,” ungkapnya.
Tahun ini, Kaltim menarget menyelesaikan sertifikasi kepada 30 ribu bidang tanah. Di mana program ini dibiayai oleh APBN. Sementara dari World Bank, BPN ditarget menyelesaikan sertifikasi untuk 130 ribu bidang lahan. “Jadi total 130 ribu. Target kami 2024 sudah selesai semua, Kaltimtara.
Sekarang 47 persen sudah sertifikat. Jadi masih 53 persen yang belum. 53 persen itu kami bagi, dari 2020 sampai 2023, 2024,” tukasnya.
Untuk kendala nyaris sama di seluruh Indonesia yakni, pemilik tanah tidak ada di tempat ketika akan dilakukan proses pendaftaran. “Kami agak sulit untuk mendatanya, tapi kami tetap lakukan pengukuran tapi belum terbitkan sertifikat. Sambil nunggu yang punya,” ungkapnya.
Meski punya geografis yang terbilang sulit, Asnaedi mengaku tak ada kendala berarti. Bahkan, pihaknya lebih fokus ke daerah perbatasan supaya bisa menjamin hak masyarakat dari pinggir sesuai Nawacita presiden.
“Ini gratis. Jadi, semua dibiayai oleh APBN dan World Bank. Memang boleh dilakukan pembayaran oleh masyarakat, Rp130 ribu untuk yang mengkoordinir itu, untuk membeli patok, dan lain-lain karena itu tidak dibiayai APBN,” ungkapnya.
Memastikan tak ada penyalahgunaan wewenang, atau penyelewengan, BPN membuka pusat pengaduan. “Bisa ke website BPN, atau ke lapor.com. Semua laporan kami tanggapi,” tutupnya. (*)
Penulis: */Rusdi
Editor: Aspian Nur
