KPU Mulai Kehilangan Asa

SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim mulai kehilangan asa meladeni Pemprov Kaltim yang keukeuh tak mau mengubah anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Pilihannya, KPU hanya menunggu. Kepastian anggaran mutlak, jika tak mau pilgub gagal. Sebagai penyelenggara, Komisi Pemilu merasa sudah berupaya dengan mengajukan usulan uang membiayai pilgub.

Pendanaan pilgub sesuai aturan kewenangan pemerintah daerah. Tapi, dengan alasan kondisi keuangan menurun, Pemprov Kaltim tak bisa memberikan penuh usulan anggaran dari KPU yang sudah dibahas bersmaa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim.

KPU Kaltim sudah mengusulkan anggaran Rp356 miliar beserta rincian kebutuhannya. Pemprov Kaltim memutuskan hanya mampu mengakomodir Rp250 miliar. KPU Kaltim pun didesak segera menyesuaikan anggarannya dengan kemampuan keuangan pemda.

Menyangkut anggaran inilah yang sampai sekarang membuat agenda politik lima tahunan itu makin tak jelas. Waktu semakin mepet. Ancaman, batalnya gelaran pilgub bisa jadi benar-benar terjadi.

Ketua KPU Kaltim Muhammad Taufik menuturkan, belum diputuskanya anggaran Pilgub Rp356 miliar membuat KPU belum bisa berbuat apa-apa.

 Tanpa dukungan anggaran, kegiatan Komisi Pemilu vakum termasuk rencana kegiatan yang sudah teragenda belum bisa dijalankan.

“Semua langkah sudah kita tempuh. Terkait rencana ke depan, saat ini kita masih mikir-mikir dulu,” kata Taufik, Senin (24/7) kemarin.

Pemprov Kaltim melalui Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak melalui surat resmi sudah meminta KPU Kaltim segera meneken kesepakatan hibah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Jumlah anggarannya tetap, Rp250 miliar. KPU Kaltim kata Taufik pun sudah membalas, isinya tetap menolak anggaran yang disiapkan Pemprov Kaltim.

Konflik anggaran ini disayangkan oleh mantan Ketua KPU Kaltim yang saat ini duduk sebagai Anggota DPRD Kaltim, Jafar Haruna. Menurut dia, KPU Kaltim sedianya sudah menerima alokasi anggaran yang disiapkan pemda. Bagi dia, berbicara kecukupan anggaran tak akan menemukan titik temu. Toh kata Jafar, tahapan-tahapan Pilgub tidak serentak dilakukan. 

“Kalau memang kurang, sejatinya tahapan yang berjalan dulu dibelanjakan. Setelah sampai tahapan selanjutnya tidak ada anggaran, itu akan dikembalikan kepada pemerintah. Jika KPU merasa anggaran menjelang habis, KPU harus melakukan komunikasi dengan eksekutif dan legislatif untuk mengatasi, DPRD dan Pemerintah merevisi sumua anggaran itu,” sebut Jaffar.

Jafar mengaku pada masanya, kondisi seperti ini pernah dialaminya. “Pengalaman saya dua priode jadi Ketua KPU, kita pernah juga habis anggaran setelah tahapan masih ada. Itu eksekutif turun tangan,” terang Jaffar.

Pernyataan mantan Ketua KPU Kaltim Jaffar Haruna yang menyarankan KPU Kaltim mendatangani NPHD senilai Rp250 miliar bagi M Taufik tidak mungkin dilakukan di masa sekarang. Menurut dia, regulasi pada zaman itu berbeda dengan sekarang. Kalau regulasi sekarang kata dia kecukupan anggaran harus sudah tersedia sesuai dengan keperluan yang diusulkan KPU, tentunya setelah dibahas dengan pemda.

“Kalau regulasi pada saat dia (Jaffar) menjabat, mungkin saya juga sependapat dengan hal itu, tapi sekarang kan aturannya sudah berbeda,” tandasnya. (sab)