Bukan tanpa alasan, karena masih ada beberapa blok lain di wilayah Kaltim, yang masa kontraknya akan segera berakhir, dan sesuai aturan akan dinasionalisasi dan ditawarkan partisipasi pengelolaannya ke daerah. “Masih ada blok-blok lain yang sedang dipersiapkan untuk ditawarkan kepada daerah,” bebernya.
Mengenai penurunan lifting di beberapa sumur peninggalan korporasi asing tersebut, Isran mengatakan hal ini sudah terjadi sejak lama, dan memang sifat alamiah perut bumi. Namun demikian, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
“Lifting mulai dulu sudah lama menurun. Tapi kan perlu dilakukan upaya lain. Eksplorasi sumber-sumber baru mungkin. Apakah memperdalam atau memperluas kawasan operasi. Perlu dilakukan penelitian. Saya kira ada upaya lah. Tenang aja ada upaya,” tukasnya.
Bahkan sejak 30 tahun lalu, cadangan minyak di Bumi Etam diprediksi hanya tersisa 10 persen saja. Tapi faktanya, hingga kini cadangan minyak masih tergolong banyak. “Ternyata kan masih 70 persen. Kan kita mana tahu yang di dalam bumi itu. Ternyata kaya lautan minyak kita,” sebut Isran lagi.
Keinginan gubernur untuk mendapat PI Blok Mahakam lebih dari 10 persen sudah beberapa kali disuarakan. Tetapi, rencana itu selalu ditanggapi dingin oleh Kukar, yang merupakan wilayah eksploitasi migas Blok Mahakam.
Ketua KNPI Kukar Tauhid Alfrilianor, beberapa waktu lalu mengatakan, gubernur boleh saja memperjuangkan peningkatan PI itu. Tetapi yang terpenting bagi Kukar ialah pembagian yang adil. “Intinya kami siap berjuang bersama gubernur. Namun, menurut hemat kami, tentunya upaya ini akan berproses cukup panjang, karena ada proses lobi-lobi lagi dan perdebatan yang alot dengan Pemerintah Pusat. Kami kira sebaiknya kebijakan yang sudah ada ini direalisasikan, Kukar 50 persen dan provinsi 50,” kata Tauhid.
Saat ini, porsi pembagian antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar masing-masing 66,5 dan 33,5 persen. “Ini sangat tidak adil,” ungkapnya.
Menurut Tauhid, proses peningkatan PI lebih dari 10 persen ke pusat itu tak cukup hanya satu dua bulan dan belum tentu disetujui. Apalagi, kini pemerintah sedang dihadapkan dengan rencana pemindahan ibu kota. “Mending urusi yang ada ini aja, ndak usah urus yang belum pasti,” cetus Tauhid. (*)
Penulis: */Rusdi
Editor: Aspian Nur
