Kaltim harusnya mendapatkan anggaran yang lebih di tahun berikutnya. Hal itu untuk menunjang percepatan pembangunan daerah. Ini juga agar pembangunan IKN bisa sejalan dengan pemerataan pembangunan yang ada di kabupaten/kota lainnya.
Hingga saat ini masih ada kesenjangan dalam proses pembangunan tersebut. Ia mengkhawatirkan, justru kawasan Ibu Kota Negara, yang hanya akan mendapat perhatian lebih.
“Jadi kita jangan juga terpaku kepada pembangunan ibu kota saja. Ibu kota itu jelas, ada tanggung jawab Pemerintah Pusat yang ingin mewujudkan. Tapi yang tidak kalah pentingnya harapan kita, Pemerintah Pusat juga melirik masyarakat Kaltim,” ucap Makmur.
Di Hari Ulang Tahun Kaltim yang ke-65 kemarin, Makmur berharap semangat pembangunan yang disampaikan oleh Pemprov Kaltim sesuai dengan perkembangan pembangunan. Konsistensi pemerintah untuk pembangunan daerah, harus menjadi sorotan utama.
“Contohnya jalan yang menghubungkan kecamatan, atau jalan yang berada dalam tanggung jawab provinsi, itu konsisten harus membiayai. Jangan kemudian putus-putus dan terus diulang lagi, dan akhirnya rusak parah,” sebut Makmur. (*)
Penulis: */Romi
Editor: Aspian Nur
Kaltim harusnya mendapatkan anggaran yang lebih di tahun berikutnya. Hal itu untuk menunjang percepatan pembangunan daerah. Ini juga agar pembangunan IKN bisa sejalan dengan pemerataan pembangunan yang ada di kabupaten/kota lainnya.
Hingga saat ini masih ada kesenjangan dalam proses pembangunan tersebut. Ia mengkhawatirkan, justru kawasan Ibu Kota Negara, yang hanya akan mendapat perhatian lebih.
“Jadi kita jangan juga terpaku kepada pembangunan ibu kota saja. Ibu kota itu jelas, ada tanggung jawab Pemerintah Pusat yang ingin mewujudkan. Tapi yang tidak kalah pentingnya harapan kita, Pemerintah Pusat juga melirik masyarakat Kaltim,” ucap Makmur.
Di Hari Ulang Tahun Kaltim yang ke-65 kemarin, Makmur berharap semangat pembangunan yang disampaikan oleh Pemprov Kaltim sesuai dengan perkembangan pembangunan. Konsistensi pemerintah untuk pembangunan daerah, harus menjadi sorotan utama.
“Contohnya jalan yang menghubungkan kecamatan, atau jalan yang berada dalam tanggung jawab provinsi, itu konsisten harus membiayai. Jangan kemudian putus-putus dan terus diulang lagi, dan akhirnya rusak parah,” sebut Makmur. (*)
Penulis: */Romi
Editor: Aspian Nur