Dari kacamata politik Paranoan, pihak Rusmadi bisa jadi mengalami kesulitan untuk memuluskan dirinya maju sebagai Calon Gubernur. Karena selain tidak punya partai, Rusmadi juga bukan bagian dari kader politik.
“Kalau sudah ada partai, itu akan lebih bagus, namun kalau belum ada partai, itu pasti repot, karena modalnya harus ada perahu,” sebut Paranoan.
Untuk diketahui, Rusmadi sudah melamar dua partai politik (Parpol), yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasional Demokrasi (Nasdem). Bagi dia, kedua partai tersebut belum bisa dipastikan apakah mengusung Rusmadi atau tidak, sebab diketahui kader PDIP juga banyak yang mendaftar.
“Itu tergantung komonikasinya saja lagi, apakah dipilih atau tidak,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Hukum Unmul Samarinda, Herdiansyah Hamzah, mengatakan Awang Faroek belum bisa dikatakan melanggar secara hukum jika mendukung salah satu calon.
“Kecuali gubernur memfasilitasi salah satu bakal calon. Misalnya dengan menggunakan fasilitas kantor gubernur untuk sosialisasi bakal calon tertentu, itu jelas melanggar etika pemerintahan,”kata Castro sapaan karibnya. (sab)
Dari kacamata politik Paranoan, pihak Rusmadi bisa jadi mengalami kesulitan untuk memuluskan dirinya maju sebagai Calon Gubernur. Karena selain tidak punya partai, Rusmadi juga bukan bagian dari kader politik.
“Kalau sudah ada partai, itu akan lebih bagus, namun kalau belum ada partai, itu pasti repot, karena modalnya harus ada perahu,” sebut Paranoan.
Untuk diketahui, Rusmadi sudah melamar dua partai politik (Parpol), yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasional Demokrasi (Nasdem). Bagi dia, kedua partai tersebut belum bisa dipastikan apakah mengusung Rusmadi atau tidak, sebab diketahui kader PDIP juga banyak yang mendaftar.
“Itu tergantung komonikasinya saja lagi, apakah dipilih atau tidak,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Hukum Unmul Samarinda, Herdiansyah Hamzah, mengatakan Awang Faroek belum bisa dikatakan melanggar secara hukum jika mendukung salah satu calon.
“Kecuali gubernur memfasilitasi salah satu bakal calon. Misalnya dengan menggunakan fasilitas kantor gubernur untuk sosialisasi bakal calon tertentu, itu jelas melanggar etika pemerintahan,”kata Castro sapaan karibnya. (sab)
