Ia juga menyebut pembangunan IKN bukan untuk pusat bisnis dan perdagangan. “Tapi sebagai sebuah simbol bangsa dan pelayanan kepada masyarakat dunia,” ungkapnya.
Meski ada manfaat, mantan Bupati Kutai Timur ini hanya menyebut sekadar manfaat kebahagiaan dan kebanggaan. “Belum tentu untuk ekonomi. Mungkin yang dapat manfaat justru kawasan sekitar,” terangnya.
Kawasan sekitar yang dimaksud Isran yakni Kalimantan Selatan karena bisa memberikan kontribusi hasil pertanian secara bagus. Serta bisa menjadi daerah pemasok bahan pangan. “Bisa juga Sulawesi Tengah yang jadi penyuplai bahan material bangunan, dan Sulawesi Selatan memasok semen. Itu yang dapat manfaat,” timpalnya.
Kata dia, Kaltim, selama ini, telah banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan negara dan bangsa ini. Terutama kontribusi dari Sumber Daya Alam (SDA). Menurut dia, minyak bumi dan gas sangat besar peranannya dalam memberikan devisa dalam pembangunan. “Ini harus disampaikan kepada semua pihak. Saya sendiri sudah sampaikan itu dalam setiap kesempatan bertemu dengan pemerintah pusat, baik kepada presiden maupun ke para menteri,” katanya.
Namun, posisi ekonomi Kaltim, lanjut dia, justru paling rendah di seluruh provinsi pada 2018 lalu. Bahkan sempat mencapai -1,8 persen pada akhir 2017. “Paling rendah di seluruh Indonesia, tapi 2018 masih menyumbang surplus perdagangan nasional yakni 14,3 miliar Dolar Amerika Serikat,” sebutnya.
Capaian itu dihitung dari nilai ekspor Kaltim yang telah dikurangi dengan nilai impor USD4,3 miliar. Bila dihitung komoditas yang diekspor melalui luar Kaltim seperti Surabaya, Jakarta, dan Batam, maka capaiannya USD12,5 miliar. “Artinya, bisa menanggung defisit perdagangan nasional hampir 30 miliar Dolar AS atau lebih dari Rp450 triliun menjadi penyangga kekuatan ekonomi dari defisit perdagangan nasional,” sambungnya.
Sehingga dalam menentukan rencana dan tuntutan ke pemerintah pusat, lanjut Isran, harus disertai dengan data yang komprehensif. Terlebih, pernah surplus perdagangan USD 22 miliar pada 2012 - 2013 silam. “Yang kembali ke Kaltim hanya sekitar Rp20 triliun. Malah pada 2015 hingga 2017, kurang dari Rp14 triliun karena ada pengurangan dana transfer bagi hasil walau berperan dalam menjaga defisit perdagangan,” lanjutnya.
Kaltim, terang dia, pernah memperjuangkan otonomi khusus walau gagal. Begitu pula mengajukan judicial review regulasi tentang dana bagi hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Itu pun gagal. “Tidak pernah kita mengeluh dan kecewa. Tidak pernah kita sakit hati kepada pemerintah pusat,” pungkasnya.
Penulis: */Hendra
Editor: M. Huldi
