Selain itu Oktober sudah ditetapkan menjadi bulan dimana Jokowi sebagai presiden terpilih akan dilantik, tepatnya pada 20 Oktober sesuai tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. “Agenda selanjutnya setelah pelantikan DPR RI, kan persiapan pelantikan Presiden. Beliau (Jokowi, Red) mungkin tidak ke mana-mana,” paparnya.
Namun Sa’bani mengaku tetap bersiap apabila agenda peresmian jalan tol sepanjang 99,3 kilometer tersebut dipercepat. Sementara mengenai pembahasan tarif, Sa’bani mengaku juga belum mendapatkan laporan resmi. “Pembahasan tarif belum ada, itu urusannya nanti ada di pengelola yang akan ajukan usulan tarif. Mereka pasti sudah menghitung untuk tarif, karena kan LHR (Lalu Lintas Harian, Red)-nya tidak setinggi di Pulau Jawa. Pasti kembali modalnya juga lama,” ungkapnya.
Untuk diketahui, jalan tol yang terdiri dari lima seksi ini nantinya akan dioperasikan oleh PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda (JBS). Untuk tarif sendiri, Gubernur Kaltim Isran Noor dalam salah satu wawancara dengan Koran Kaltim usai meninjau titik kebakaran hutan dan lahan di Bandara APT Pranoto belum lama ini mengatakan, tarif awal akan digratiskan selama satu sampai dua bulan. Namun, ke depan ia mengaku Pemprov Kaltim akan dilibatkan dalam penentuan tarif yang akan diberlakukan.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit dalam kunjungannya pertengahan September lalu menyatakan bahwa jalan tol ini dapat segera digunakan pada akhir Oktober 2019. Konstruksi seluruhnya telah mencapai 97 persen. Untuk itu, Seksi II hingga Seksi IV Palaran dapat dioperasikan secara fungsional akhir Oktober ini. Sementara itu, Seksi V dan I yang merupakan dukungan konstruksi pemerintah masih ada beberapa yang harus dikejar dan ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2019. (*)
Penulis: */Rusdi
Editor: Aspian Nur
