“Kalau mau lanjut, ya harus dukung calon saya, sudah tahu kan orangnya yang memberi arahan tadi pagi (yang dimaksud Rusmadi),” tukas Awang disambut riuh hadirin, Rabu (19/7).
Tak ingin dianggap curi star kampanye, Awang lalu ia mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap harus bersikap netral.
“Kalau PNS kan memang harus netral, kan kepala desa bukan PNS,” ungkap Awang.
Sebelum ajakan orang nomor satu di Kaltim ini kepada pra kepalda desa, didahului dengan acara bagi-bagi uang tunai. Awang Faroek hadir dalam pertemuan Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa di Kantor Pusat Bankaltim, Jalan Awang Long Samarinda, Rabu (19/7) kemarin.
Di saat kepala desa berkumpul, Awang Faroek membagikan uang yang berasal dari uang probadinya.
“Saya mau bagi-bagi hadiah untuk para kepala desa, totalnya ada Rp25 juta. Saya mau kasih kepada kepala desa, asal bisa jawab pertanyaan saya. Pertanyaannya mudah saja,” ujarnya.
Sebelum memulai pertanyaan, Awang Faroek memanggil Direktur Utama Bankaltim, Zainuddin Fanani meminta mengambilkan uang senilai Rp25 juta. “Ini uang memang dari Bank Kaltim, tapi uang ini dipotong langsung dari rekening pribadi saya, sebagai pemegang saham, saya bisa ambil uang kapanpun,” seloroh Awang.
Tak lama berselang, Zainuddin Fanani datang dengan membawa lima amplop besar. Masing-masing amplop berisi uang tunai Rp5 juta. Kemudian ia memanggil salah satu kepala desa, dari kabupaten terjauh, dan memberikan pertanyaan seputar peran dan fungsi kepala desa. Begitu selanjutnya, hingga tak kurang 5 orang kepala desa berhasil menggondol hadiah dari Gubernur Awang Faroek sekitar Rp5 juta per orang, setelah berhasil menjawab pertanyaan orang nomor satu Kaltim tersebut.
“Dibanding sepeda mending uang. Bisa digunakan bebas, “katanya setelah memberikan uang salah seorang kepala desa.
Sikap Awang Faroek yang membagikan uang pribadi dikaitkan dengan pilgub diniali Pengamat Politik dari Unmul, DB Paranoan sebagai perilaku yang salah. Paranoan menilai Awang Faroek sebagai gubernur seharusnya bisa menjunjung tinggi etika berpolitik, tidak justru menghalalkan segala cara untuk mensukseskan target politik pribadinya.
“Kalau itu uang bersumber dari anggaran negara untuk membiayai prorgram pemerintah tak masalah, tapi inikan dari uang pribadi di bagi-bagikan kepada kepala desa, maksudnya uang itu untuk apa? apalagi disangkutkan dengan Pilkada, etika politiknya tidak benar,” kata DB Paranoan, dihubungi terpisah.
Menurut dia, gubernur ingin melanjutkan program kerjanya dengan mendorong Sekprov Rusmadi sebagai kadernya, sah-sah saja. Secara organisasi dan politik sikap Gubernur Awang Faroek wajar. Tapi, kata Paranoan yang tak boleh dilanggar etika berpolitiknya.
“Ini terang-terangan melanggar etika,” ulang dia.
Menurutnya, Kaltim sangat memerlukan figur yang benar-benar konsentrasi bisa menggairahkan kembali ekonomi daerah. Pembangunan harus tetap jalan. Sosok pemimpin yang lahir dari pertarungan politik tanpa ada pelanggaran etika sangat ditunggu.
“Politik ini kan kekuasaan kepentingan, jadi semua bisa dilakukan untuk mencapai sasaran. Tapi harus menjaga etika, jangan ada pelanggaran etika, harus jujur bertarungnya,” pinta dia.
Sekprov Kaltim, Rusmadi sudah secara resmi menjadi bakal calon gubernur Kaltim. Rusmadi tercatat sudah mengambil dan mengembalikan formulir di PDI Perjuangan dan Nasdem. (rs)
