Namun, faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, Beseprah berubah menjadi pesta kalangan pegawai pemerintahan. Para abdi negara itu duduk berjejer sambil menikmati hidangan. Tempat mereka telah disediakan lengkap dengan terpal sebagai alas dan plang instansi. Masyarakat nyaris tak kebagian tempat apalagi makanan.
Gaya Beseprah masa kini itu pula yang membuat sebagian besar rakyat Kutai enggan hadir di momen tahunan itu. Mereka bosan hanya menjadi penonton di saat para pegawai pemerintahan menikmati lezatnya masakan khas Kutai.
“Pegawai-pegawai itu duduk dari awal sampai selesai acara. Mereka makan, ada juga yang sibuk membungkus. Masyarakat paling terakhir,” kata Tomi, warga Tenggarong kepada Koran Kaltim.
Fakta itu tak dibantah Kesultanan Kutai. Ketua Panitia Pelaksana Erau Adat Kutai, Awang Yacoub Luthman berkata, kondisi itu disebabkan pelaksanaan
Beseprah masih dikoordinir pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. “Acara Beseprah ini masih dalam tanggung jawab Dinas Pendidikan,” ujar Awang.
Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, unsur pemerintahan dilibatkan dalam acara Beseprah karena garis koordinasi yang mudah. ”Tapi masyarakat juga kita informasikan dan motivasi untuk hadir, namun kadang-kadang sedikit yang datang karena memang disediakan space agak di pinggir ya,” katanya.
Kesultanan Kutai berjanji akan mengevaluasi kegiatan Beseprah agar tidak terulang lagi tahun depan. “Nanti akan kita coba memperkuat eksistensi ke masyarakat langsung,” ujar Awang.
Pengamat Budaya Kutai, Awang Muhammad Rifani mengakui terjadi perbedaan pelaksanaan Beseprah dulu dan sekarang. Pada zaman dulu, kata Rifani, hidangan Beseprah disediakan oleh Kesultanan dan sekarang disiapkan oleh instansi pemerintah. “Perbedaannya di situ,” kata Rifani.
Namun, dosen Universitas Kutai Kartanegara ini tak sepenuhnya setuju bila Beseprah dikatakan hanya dinikmati pegawai-pegawai pemerintah. Sebagian kecil masyarakat juga hadir di acara itu. “Tidak 100 persen benar. Ada juga masyarakat yang hadir, ada yang bawa makanan sendiri,” ungkap Rifani.
Tapi semestinya, kata Rifani, pegawai pemerintahan dan masyarakat sama-sama membaur menikmati hidangan, meski makanan disediakan oleh kantor-kantor pemerintah.
“Saya harap ada solusi terbaik. Kalau memang Kesultanan sanggup menyediakan makanan, silakan diserahkan sepenuhnya ke Kesultanan,” ujar Rifani.
Penulis: */Heriansyah
Editor: M.Huldi
