Diketahui, tiga skema pembiayaan IKN baru disiapkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), terakhir, keterlibatan sektor swasta. APBN merupakan skema pembiayaan paling kecil yang digunakan. Sedangkan, KPBU merupakan skema pembiayaan yang paling besar digunakan untuk pembangunan ibu kota baru ini. Pembiayaan APBN hanya mencakup 19,2 persen atau sekitar Rp93,5 triliun alokasinya untuk pengadaan lahan, infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri. Kemudian juga untuk rumah dinas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, ruang terbuka hijau (RTH), dan pangkalan militer.
Dana skema KPBU sebesar 54,6 persen Rp265,2 triliun, menjadi porsi terbesar. Alokasinya, untuk membangun gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga pembangunan infrastruktur utama seperti sarana pendidikan dan kesehatan, museum, lembaga permasyarakatan (lapas), dan sarana dan pra sarana lainnya diluar pembiayaan APBN.
Kemudian, pendanaan sektor swasta sebesar 26,2 persen atau Rp127,3 triliun. Alokasinya untuk pembangunan perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, science technopark, peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol, pembangunan sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, dan MICE (meeting, incentive, conference, dan exhibition).
Menurut Adjie, pada pos terakhir inilah potensi terbesar kontraktor lokal bisa mengambil peran menyesuaikan kapasitas dan tingkat resikonya. Kalau betul dilibatkan pada pos infrastruktur itu, kontraktor lokal punya keunggulan. Selain menjadi tuan rumah, pemahaman medan dan hitungan teknis lapangan berikut pengalaman proses pembangunan pada proyek lokal sebelumnya, membuat mereka bisa bergerak lebih efektif.
“Meski kuncinya adalah profesionalisme. Momen inilah yang menjadi pembuktian bahwa SDM Kaltim, mampu mengemban kepercayaan membangun infrastruktur pemerintah pusat. Apalagi mereka lebih memahami medan.” sebut Aji. (*)
Penulis: */Adhy Abdhian
Editor: Aspian Nur
