Menurut dia, perusahaan tidak terlalu merasa khawatir akan adanya pengawasan ketat dari pemerintah pusat akan operasional mereka di wilayah Bukit Soeharto.
“Pemindahan pusat pemerintahan itu butuh waktu yang lama, meski begitu kita tetap memprioritaskan keinginan pusat jika harus menutup kawasan pertambangan di kawasan Tahura,” ucapnya.
Pemerintah pusat tambahnya, punya banyak pertimbangan pada operasional pertambangan itu jika harus menutupnya. Karena banyak hal yang harus dipahami dan diperhitungkan bersama. Mulai dari umur produksi tambang, durasi kontrak dan perhitungan lainnya.
“Sebenarnya, bila pasti ke Tahura, pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan itu bisa sejalan dengan operasional pertambangan,” katanya.
Seperti pernah ia utarakan pada media sebelumnya, terkait kepentingan nasional, APBS selalu memberikan dukungan penuh. Hal itu terjadi pada jalan tol Balikpapan-Samarinda yang juga bersinggungan dengan tambangan batu bara. Disepakati, semua aktivitas pertambangan yang bersinggungan langsung dengan proyek pemerintah itu, tidak dilakukan.
Diketahui, rata-rata perusahaan tambang dibawah APBS yang beroperasi di Tahura Bukit Soeharto, adalah perusahaan skala kecil dan menengah yang sebelumnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum diserahkan pemerintah provinsi, disahkan pemerintah kabupaten dan kota.
Ia juga menyebut, cadangan batu bara Tahura Bukit Soeharto, punya kualitas menengah dengan kalori berkisar 4-5 ribu kcal/kg.
Tingkat produksi untuk konsesi dengan trader besar bisa menghasilkan minimal 60 ribu ton. Sedangkan untuk konsesi skala kecil menengah yang banyak beroperasi di tahura, normalnya menghasilkan maksimal 30 ribu ton per bulan. “Intinya, apapun kondisinya, APBS siap mendukung program perpindahan pusat pemerintahan pusat itu ke Tahura Bukit Soeharto. Sekali lagi semuanya pasti berproses dan butuh waktu. Karena ada kepentingan pemerintah daerah juga pada proses konsesi itu,” katanya. (*)
Penulis: */Adhy ABdhian
Editor: Aspian Nur
