Seperti diketahui, DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim menyepakati KUA PPAS untuk perubahan APBD 2019 sebesar Rp13 trilun. Di dalamnya, selain terdapat adanya peningkatan pendapatan, lanjut Samsun-sapaan akrab Muhammad Samsun-, juga ditambah dengan adanya Silpa dari Tahun Anggaran (TA) 2018 lalu. Namun demikian, politisi PDIP tersebut menilai Rp13 triliun pada APBD Perubahan 2019 ini tergolong baik. “Bagus ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara umum meningkat dari tahun sebelumnya. Karena ada peningkatan pendapatan, dan peningkatan yang lain seperti DBH (Dana Bagi Hasil, Red),” paparnya.
Namun ke depan Pemprov Kaltim perlu lebih baik lagi dalam implementasi rencana program. Harapannya agar Silpa tak lagi besar. “Ya, karena ini kan menunjukkan kinerja mereka,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim TA 2018 Dahri Yasin memberikan penekanan soal daya serap anggaran ini. Bahkan, dalam salah satu rekomendasi Pansus disebutkan bahwa Pemprov harus membuat semacam mekanisme yang dapat mengukur kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya, Pemprov juga diminta untuk berani memberikan sanksi. “Sanksi berupa pengurangan alokasi anggaran, sebesar nilai yang tidak terserap pada APBD sebelumnya. Masa mereka merencanakan sendiri, tapi tidak bisa menyelesaikan,” ungkap Dahri. (*)
Tentang Tol dan Jembatan Kembar
-Jalan Tol penghubung Balikpapan – Samarinda menjadi tol pertama di Kalimantan dengan panjang 99,02 Km ini mulai dibangun sejak 12 Januari 2011
-Pembangunan mulanya menggunakan APBD Kaltim, kemudian belakangan mendapatkan suntikan APBN
-Sedangkan Jembatan Kembar atau Jembatan Mahkota IV mulai dibangun tahun 2016
- Meski progresnya sudah di atas 90 persen, namun belum bisa digunakan karena ada beberapa meter yang belum tersambung
- Dua megaproyek ini dianggap jadi penyumbang terbesar Silpa APBD Kaltim 2018 yang mencapai Rp 1,8 triliun
- DPRD anggap Silpa tak masalah, karena tinggal pembayaran
Penulis: */Rusdi
Editor: Aspian Nur
