Perjuangan yang dimulai sejak kontrak Total EP Indonesie dan Inpex Corporation, selaku operator selama setengah abad, berakhir 31 Desember 2017 lalu. “Berdasarkan aturan, proses verifikasi mulai dari SKK Migas hingga persetujuan Menteri ESDM, selesai paling lama 60 hari. Malah, kami sedang pengupayakan prosesnya bisa selesai lebih cepat,” ucap Dirut PT MMPKM Kaltim, Wahyu Setiaji dalam sesi temu media di Samarinda, Jumat (19/7) kemarin.
Tak seperti proses panjang sebelumnya, terkait verifikasi akhir ini, MMP bergerak cepat. Pascapenandatanganan perjanjian pengalihan dan pengelolaan 10 persen PI pada Kontrak Bagi Hasil (KBH) WK Mahakam oleh Dirut PT PHM dan Dirut PT MMPKM, Rabu (17/7) lalu di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) Jakarta, berkas langsung dibawa SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi di Kalimantan.
Merunut struktur kepemilikan participating interestnya, dana PI 10 persen itu tak langsung menjadi PAD Kaltim, tetapi melalui operasional dari joint venture BUMD.
Alurnya, setelah melewati operasional PT MMPKM, 66,5 persen dana dialihkan pada PT MMPKM Kaltim untuk selanjutnya masuk menjadi PAD Kaltim. Sedangkan 33,5 persen sisanya, dialihkan pada PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) sebagai perusda dari Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) dan selanjutnya masuk ke PAD Pemkab Kukar.
Wahyu menambahkan, sebelum proses penandatanganan, PT MMPKM dan PT MGRM sebagai perwakilan Kaltim, berjalan berdampingan dan menjadi sangat kompak. Bahkan klaim Pemkab Kukar yang menyebut pertamina menunggak bagi hasil dan proses pencairan pertama seharusnya dilakukan Juni lalu, tak lagi menjadi persoalan. “Banyak dinamika yang kami lewati. Persoalan teknis dan non teknis, pertimbangan teknis dan masih banyak kondisi lainnya. Yang terpenting bukan soal cepat atau lambatnya. Tetapi, keberhasilannya. Karena ini menjadi jalan pembuka untuk bargaining proyek PI lainnya,” urainya.
Menurut dia, keberhasilan dari proses panjang ini juga berkat dukungan banyak pihak. Terutama mereka yang mengawal PI ini agar nantinya bisa dinikmati oleh Kaltim. Termasuk dukungan intens dari pimpinan daerah, DPRD Kaltim dan juga dukungan warga Kaltim.
Penulis: */Adhi Abdhian
Editor: M.Huldi