Bahkan, pekan depan, Dahri akan terbang ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kementerian PPN/Bappenas RI, bertepatan dengan jadwal konsultasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim TA 2018 di Kementerian Dalam Negeri.
“Kami Senin-Selasa di Bappenas dan Kemendagri. Jadi tentang persoalan itu (pemindahan ibu kota) Karang Paci itu maksimal,” ujarnya kepada Koran Kaltim, kemarin.
Ia juga menyanggah pernyataan bahwa DPRD Kaltim seolah diam karena tak melakukan lobi untuk memperkuat dukungan supaya Kaltim terpilih sebagai lokasi ibu kota negara yang baru. “Lobi-lobi kita kan melalui jalur politik, kami siap. Kami punya jalur banyak, bahkan sampai ke presiden langsung. Gak usah khawatir,” tukasnya.
Menurut dia, persoalan terpilih atau tidaknya Kaltim berada pada keputusan Pemerintah Pusat. Selain itu, Kaltim memiliki faktor pendukung yang sangat tinggi, mulai dari kondisi geografis dan kondusivitas masyarakatnya. Jadi, pernyataan dukungan dianggapnya tak mendesak dilakukan karena sudah pasti semua pihak akan mendukung rencana besar tersebut.
“Secara sosial kultur masayarakat Kaltim itu heterogen dan kondusivitasnya terjaga. Jadi, Kaltim memang paling siap. Selain itu, secara geografis lokasi Kaltim ini relatif aman dari potensi bencana besar seperti gempa dan lainnya,” tutupnya.
Pernyataan serupa juga diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin dari Fraksi PKB. Ia menyatakan dukungan penuh atas rencana ini. “Rencana baik pasti kita dukung,” kata dia singkat.
Penulis: */Rusdianto
Editor: M.Huldi
