Diakui Refly, penyelesaian ganti rugi lahan kepada masyarakat kerap berhadapan dengan adanya masalah tumpang tindih, baik kepemilikan maupun status lahan. Secara kewilayahan, pembebasan lahan di sisi Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara sudah rampung. Kini menyisakan sisi Kota Balikpapan. “Titik terberat konstruksi dan administrasi penyelesaian konsinyasi ada di sisi Balikpapan, karena mendekati kota. Ada masalah yang sulit itu kalau ada tumpang tindih. Tapi kalau dilihat dari problem yang ada ini, kita tunggu dari proses pengadilan saja,” jelasnya lagi.
Secara persuasi, Refly mengatakan Pemkot Balikpapan sudah membantu melakukan pendekatan dan komunikasi kepada masyarakat. “Persuasi dari Pemkot Balikpapan, itu kami lihat efektif. Karena pekerjaan jalan terus, tapi memang ada yang belum selesai,” paparnya.
Untuk itu, ia mengaku masih optimis jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini akan rampung pada akhir 2019 mendatang. “Secara konstruksi optimis 2019 selesai. Tapi operasional, mungkin menyusul,” ungkapnya.
Sebelumnnya, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengaku akan membantu melakukan komunikasi kepada masyarakat pemilik lahan. Pasalnya, masih ada ratusan bidang lahan di segmen V Balikpapan yang sedang proses pembebasan. ”Tim pembebasan lahan dipimpin BPN (Badan Pertanahan Negara). Itu kan melibatkan masyarakat, jadi di sektor musyawarah kami (Pemkot Balikpapan, Red) yang ikut terlibat supaya bisa segera clear (jelas, Red) karena ada 105 bidang di segmen 5 ini yang belum selesai pembebasan lahannya. Ada yang sudah konsinyasi, ada yang baru mulai proses,” papar Rizal.
Masalah utamanya kata Rizal, terletak pada tumpang tindihnya lahan. “Kalau cuma punya 1 orang saja, mungkin bisa cepat,” pungkas Rizal. (*)
Penulis: */Rusdianto
Editor: Aspian Nur
