Menurut Refly tugas-tugas MK yang sifatnya seremonial sudah harus dikesampingkan terlebih dulu. Karena tugas utama MK tidak lain untuk penyelesaian perkara konstitusi.
“Sehingga periode kedua Pak Arief ini putusan MK harus bisa melebihi ekspektasi masyarakat paling tidak akan mengingkari para pencari keadilan. Karena pepatah mengatakan ‘Justice delayed is Justice denied’ keadilan yang ditunda adalah keadilan yang diingkari,” paparnya.
Hal berikutnya yang diingatkan Refly ialah integritas para hakim MK. Mengingat kasus OTT yang dialami Patrialis Akbar juga terjadi dalam periode kepemimpinan Arief Hidayat.
“Tidak boleh dilupakan kasus Akil Muchtar saja sudah luar biasa, kemudian kasus OTT Patrialis kembali terjadi. Ada problem integritas di MK ini. Makanya Pak Arief harus menjaga itu,” lanjutnya.
“Terakhir untuk terus meningkatkan kualitas MK, sehingga putusan MK bisa menjadi solusi dan guidance bagi pencari keadilan bahkan sumber ilmu pengetahuan yang mencerahkan,” tutupnya. (dtc)
Menurut Refly tugas-tugas MK yang sifatnya seremonial sudah harus dikesampingkan terlebih dulu. Karena tugas utama MK tidak lain untuk penyelesaian perkara konstitusi.
“Sehingga periode kedua Pak Arief ini putusan MK harus bisa melebihi ekspektasi masyarakat paling tidak akan mengingkari para pencari keadilan. Karena pepatah mengatakan ‘Justice delayed is Justice denied’ keadilan yang ditunda adalah keadilan yang diingkari,” paparnya.
Hal berikutnya yang diingatkan Refly ialah integritas para hakim MK. Mengingat kasus OTT yang dialami Patrialis Akbar juga terjadi dalam periode kepemimpinan Arief Hidayat.
“Tidak boleh dilupakan kasus Akil Muchtar saja sudah luar biasa, kemudian kasus OTT Patrialis kembali terjadi. Ada problem integritas di MK ini. Makanya Pak Arief harus menjaga itu,” lanjutnya.
“Terakhir untuk terus meningkatkan kualitas MK, sehingga putusan MK bisa menjadi solusi dan guidance bagi pencari keadilan bahkan sumber ilmu pengetahuan yang mencerahkan,” tutupnya. (dtc)
