“Kami selaku jaksa eksekutor melaksanakan putusan MA RI No : 2088K/Pid.Sus/2014 tanggal 09 September 2015 terhadap terpidana HM Fadly Illa tadi pagi pukul 10.00 wita,” ujar Darwis di Samarinda Jumat (14/7) kemarin.
Ia menyebut, Fadli Ila dijerat dengan Pasal 2 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Kourupsi (Tipikor), dengan putusan hukuman 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta dengan subsider 3 bulan kurungan, dimana putusan kasasi tersebut, menguatkan hasil putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Kaltim, dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 18 miliar, terkait perkara dugaan korupsi pengadaan Kavling Tanah Matang (KTM)untuk pembangunan Perumahan Korpri tahap IV senilai Rp 43,5 miliar tahun anggaran 2008 silam.
Dimana sebelumnya, Pengadilan Tinggi Kaltim dalam surat putusannya bernomor 25/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA memperberat hukuman terdakwa Muhammad Fadly Illa dari hukuman semula dua tahun penjara menjadi 6 tahun penjara. Terdakwa juga dihukum dengan denda Rp200 juta, atau jika tidak diganti dengan pidana 4 bulan kurungan. Fadly Illa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Dimana terdakwa turut bertanggungjawab atas penetapan harga KTM tahap IV yang dikerjakan PT Davindo Jaya Mandiri. Harga KTM sebesar Rp 145 ribu permeterpersegi yang diadakan perusahaan itu dinilai tidak relevan dengan harga pasaran. Harga KTM di daerah Pulau Atas, Sambutan yaitu disekitar proyek pembangunan perumahan korpri Sambutan ketika itu rata-rata paling tinggi hanya Rp70 ribu hingga Rp80 ribu permeterpersegi.
“Tadi terdakwa didampingi anak dan kuasa hukum yang bersangkutan, dan langsung kami bawa ke Lapas, setelah administrasi selesai,” tutur Darwis.
Selain soal selisih harga yang menyeretnya ke meja hijau, Fadly juga tak melakukan pelelangan umum, pada tahap penentuan penyedia jasa dan pengikatan perjanjian, justru dengan mekanisme penunjukan langsung. Sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim saat itu, berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tipikor Samarinda yang membebaskan terdakwa dari dakwaaan primer tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu putusan tersebut harus dibatalkan.
Selanjutnya, Fadly juga dinilai tak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik menjalankan tugasnya menjabat 3 jabatan publik, yaitu Sekkot Samarinda, Ketua Korpri Samarinda dan Ketua Tim Pengadaan Kavling Tanah dan Pembangunan Perumahan PNS.
Selain akhirnya memaksa Fadly Illa menginap di Lapas Samarinda 6 tahun kedepan, kasus korupsi dalam pengadaan KTM Perumahan korpri ini telah menghukum lebih dahulu Direktur Utama PT Davindo Jaya Mandiri, David Effendi dan Mantan Sekretaris Korpri Samarinda Yusradiansyah (alm). David diganjar 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor, kemudian ditingkat banding dihukum 7 tahun, sementara Yusradiansyah (alm) hanya dihukum 2 tahun penjara. (rs)
