1 menit baca1.159 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Mi, dosen Perguruan Tinggi di Samarinda, terancam pidana karena dianggap terlibat dalam kegiatan kampanye salah satu calon legislative berinisial RM.
Mi terlibat dalam kegiatan kampanye pelatihan (bimbingan tehnis) yang digelar caleg RM dimana kegiatan melibatkan ribuan saksi untuk caleg RM di Gedung Do Jang Taekwondo Kompleks Olahraga Polder Air Hitam, Jalan AW Sjahranie, Samarinda, Sabtu (2/3/2019) akhir pekan lalu.
“Dua-duanya (RM dan Mi) bisa dipidana. Kalau Mi selain terancam pidana bisa juga direkomendasikan untuk saksi ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) jika terbukti, “kata Komisioner Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung, kemarin.
Menurut Galeh, ketentuan yang mengatur agar netralitas ASN dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, yang berisikan larangan khusus bagi pelaksana dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar. Dalam pasal 493 dan pasal 280 ayat (2) disebutkan para pelanggar dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. “Jadi, ASN dan pelaksana kampanye agar hati-hati dan jangan coba-coba melanggar ketentuan pasal tersebut,” sebutnya lagi.
Selain itu, aturan yang melarang keterlibatan ASN tercantum dalam huruf f pasal 280 ayat (2) yang berbunyi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan ASN. “Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) huruf f merupakan tindak pidana pemilu,” tegasnya.
Ketua Bawaslu Samarinda Abdul Muin mengaku tengah mempersiapkan surat pemanggilan kepada Mi dan RM serta para saksi. “Senin besok (hari ini, Red) kita layangkan surat pemanggilan untuk diperiksa pada selasa,” kata Muin.
Pemanggilan itu dilakukan, kata Muin, untuk memperjelas keterlibatan Mi yang terindikasi terlibat langsung mengampanyekan RM. “Kita akan galih informasi untuk memperjelas keterlibatan mereka (Mi dan RM),” tegas Muin. (*)
Penulis: */Sabri
Editor: Aspian Nur
“Dua-duanya (RM dan Mi) bisa dipidana. Kalau Mi selain terancam pidana bisa juga direkomendasikan untuk saksi ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) jika terbukti, “kata Komisioner Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung, kemarin.
Menurut Galeh, ketentuan yang mengatur agar netralitas ASN dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, yang berisikan larangan khusus bagi pelaksana dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar. Dalam pasal 493 dan pasal 280 ayat (2) disebutkan para pelanggar dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. “Jadi, ASN dan pelaksana kampanye agar hati-hati dan jangan coba-coba melanggar ketentuan pasal tersebut,” sebutnya lagi.
Selain itu, aturan yang melarang keterlibatan ASN tercantum dalam huruf f pasal 280 ayat (2) yang berbunyi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan ASN. “Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) huruf f merupakan tindak pidana pemilu,” tegasnya.
Ketua Bawaslu Samarinda Abdul Muin mengaku tengah mempersiapkan surat pemanggilan kepada Mi dan RM serta para saksi. “Senin besok (hari ini, Red) kita layangkan surat pemanggilan untuk diperiksa pada selasa,” kata Muin.
Pemanggilan itu dilakukan, kata Muin, untuk memperjelas keterlibatan Mi yang terindikasi terlibat langsung mengampanyekan RM. “Kita akan galih informasi untuk memperjelas keterlibatan mereka (Mi dan RM),” tegas Muin. (*)
Penulis: */Sabri
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
