Tak Setuju Perppu Ormas Bisa Gugat ke MK

SEMARANG - Jubir Kepresidenan Johan Budi mengatakan banyak yang salah sebut terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017. Perppu bukan hal baru, melainkan koreksi dari UU Nomor 17 tahun 2013 tentang keormasan. Hal itu diungkapkan Johan di Hotel Santika Semarang usai menjadi pembicara dalam seminar Manajemen Komunikasi Pemerintahan di Era Digital. Menurutnya, banyak yang menyebut Perppu itu sebagai Pembubaran Ormas. Namun penyebutan tersebut salah.

Johan menjelaskan, salah jika menganggap Perppu itu hal baru. Sebab Perppu yang baru dikeluarkan tersebut mengoreksi UU 17/2013 tentang keormasan yang sebelumnya sudah ada.

“Ada beberapa hal tertuang dalam Perppu nomor 2 tahun 2017 ini yang kemudian menambah atau mengoreksi UU nomor 17 tahun 2013. Sudah diumumkan pak Wiranto,” sebut Johan.

Saat ini Perppu nomor 2/2017 menunggu persetujuan DPR. Johan mengatakan, jika ada yang tidak setuju Perppu, maka bisa mengajukan lewat prosedur hukum yang berlaku.

“Perppu kan di DPR, harus pakai mekanisme hukum juga. Melalui apa? Ya misalnya dengan judicial review di MK. Siapapun kalau tidak setuju ada mekanismenya,” tandas Johan.

“Saya ingin meluruskan persepsi yang salah. Ini bukan Perppu pembubaran Ormas,” imbuhnya.

Menurutnya Perppu itu ada karena awalnya muncul dari reaksi publik adanya ormas anti-Pancasila. Kemudian presiden memerintahkan Menko Polhukam Wiranto melakukan kajian.

“Kalau mengikuti prosesnya, nggak ujug-ujug (tiba-tiba). Sebelumnya reaksi publik terhadap ormas-ormas anti-Pancasila. Presiden kemudian memerintahkan Menko Polhukam melakukan kajian, dibuatlah Perppu. Setuju tidak setuju, itu hal lumrah,” jelas Johan.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara mengatakan sosialisasi soal Perppu ormas ini terus dilakukan. Pihaknya bersama Kemenko Polhukam bergerak cepat.

“Sekarang sosialiasi di pusat, karena baru kemarin diumumkan. Saya juga mau sosialisasi dengan Menko Polhukam,” terang Rudiantara.

Seperti diketahui, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana menggugat Perppu ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibatalkan. Sejumlah fraksi di DPR pun mengkritik diterbitkannya Perppu itu, seperti PKS dan Gerindra.

Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan salah satu pasal Perppu. Menurutnya, ada pasal karet dalam Perppu itu.

“Yang sangat mengkhawatirkan kami adalah pasal 59 ayat 4 bahwa dikatakan ormas dilarang untuk menganut, menyebarkan faham yang bertentangan dengan Pancasila,” ucap Yusril, Rabu (12/7).  (dtc)